Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Maksimalkan Anggaran Tangani Covid-19

Gambar Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Maksimalkan Anggaran Tangani Covid-19

Mapos, Mamuju – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama seluruh Gubernur se-Indonesia melalui Video Conference (VC) dalam rangka membahas penyebaran Covid-19, Selasa,  24 Maret 2020. Di Sulbar,

video conference dilakukan di ruang oval Kantor Gubernur Sulbar yang dihadiri Gubernur Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Muhammad Idris, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Alif, Kepala BPBD Darno Majid, Kadiskominfo Safaruddin, Direktur RSUD Regional Sulbar dr.Indahwaty, dan Kadis Sosial Bau Akram.

Melalui VC, Presiden Joko Widodo, memerintahkan seluruh kepala daerah untuk memaksimalkan anggaran yang ada. Dengan memangkas belanja yang tidak prioritas dan tidak dirasakan langsung keseluruh lapisan masyarakat. Baik dana dari APBD maupun APBN, demi penanganan Covid-19.

“Pemerintah terkait harus melakukan regulasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan mampu mengatasi isu-isu yang tidak jelas,” kata Presiden.

Selain hal tersebut, Jokowi juga menyampaikan tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian bagi para kepala daerah. Yaitu mengutamakan keselamatan dan menjaga kesehatan diri dan seluruh masyarakat,  memperhatikan sosial sentimen berupa bantuan sosial yang harus dipersiapkan, serta menghitung dampak ekonomi daerah sehingga dapat menemukan solusi dalam penanganan stok pangan kiranya  terus  tersedia.

“Untuk penanganannya kita semua harus satu visi, sehingga kita dapat memiliki kebijakan yang sama dan semuanya dihitung dari dampak keselamatan dan kesehatan kita semua. Begitupun dampak ekonomi kita saat ini. Di negara kita sangat cocok diterapkan sistem social distancing atau menjaga jarak yang aman. Tetapi dibutuhkan kedisiplinan dan ketegasan yang kuat dan kedisiplinan mengisolasi diri itu juga harus penting untuk memutuskan rantai penyebaran virus, sehingga skenario yang kita jalankan bisa berjalan sebagai mana mestinya,” papar Jokowi.

Hal itu bertujuan untuk penanganan kesehatan dan ekonomi masyarakat, serta mampu melihat ketersediaan bahan pokok. Sehingga Pemda terkait tetap  mempertahankan daya beli masyarakat, memperhatikan para buruh, pedagang dan pelaku usaha mikro lainnya.

“Kiranya program-program itu dapat terus berjalan, baik program padat karya tunai, kartu pekerja bagi para pekerja yang kena PHK dan pengusaha mikro yang terancam bangkrut disediakan dana 10 triliun, yang disesuaikan dengan jalan protokol dalam penaganan Covid-19. Begitupun bagi masyarakat yang memiliki kredit, dihimbau pembayaran dan anjuran diberikan kemudahan serta keloggaran selama 1 tahun, diharapkan para provinsi dapat mendukung hal tersebut,” tandas Jokowi.

Presiden menambahkan, sesuai laporan yang telah diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di seluruh pelosok negeri, Covid-19 telah  menyebar ke 189 negara. Dan data terbaru saat ini Suriah, Granada dan Mozambit, telah  menujukkan pandemik Corona betul-betul menjadi virus yang sulit untuk dicegah karena sudah masuk keseluruh provinsi dan kota kabupaten. 

“Terkait skenario buruk, sedang maupun ringan sudah diatur sedemikian rupa dimana kita sudah masuk skenario ringan. Begitupun pengadaan Alat Pelindung Diri (APD)  dan kita sudah disiapkan 105.000 unit APD,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin juga menegaskan,  upaya sosialisasi menjaga jarak aman harus terus digalakkan diseluruh lapisan masyarakat, serta perlu melakukan pendekatan agama. Sehingga menurutnya diperlukan peran dari tokoh-tokoh agama untuk terus menyampaikan  informasi tersebut.

“Dihimbau Pemda terkait dapat memperhatikan fasilitas-fasilitas lain, seperti   tempat pertemuan umum  agar dapat menjadi perhatian serius, begitupun terkait APD,  kiranya armada penyedian APD hendaknya juga  terus stand by,” imbau Ma’ruf.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan bagi tenaga medis di dalam negeri. Pemerintah RI telah melakukan kerja sama dua dari empat perusahaan besar pengadaan APD.

“Untuk pengadaan APD semua negara yang ada salin berebut untuk mendapatkan APD dan kita bersyukur negara kita bisa memesan APD yang dibuat dari dua pabrik dari empat perusahaan besar, dua diantaranya yaitu Pritaks dan Pan Brodher. Dan kita memesan sebanyak 500 ribu unit,” ungkap Airlangga.

Disampaikan, berdasarkan intruksi Presiden yang telah diatur hendaknya para industri atau pabrik  siap berproduksi dengan mempertimbangkan jarak keamanan dan standarisasi kerja.

“Hal tersebut dilakukan  karena semua pabrik dinilai telah memenuhi semua persyaratan anggota ada. Terkhusus bagi para padat karya, dihimbau  harus lebih teliti dalam beroperasi dan harus sesuai dengan  protokol kesehatan yang ada,  dilanjutkan pemberian keringanan dan kemudahan pajak bagi para buruh pabrik, sedangkan bagi para Korban PHK akan diberi jaminan  dan pelatihan SDM melalui bpjamsostek yang pendaftarannya dilakukan secara online diseluruh pelosok tanah air,”beber Airlangga.

Kepala BNPB RI, Doni Monardo menyampaikan, sampai dengan hari ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, telah menyalurkan sebanyak 105 ribu potong APD ke sejumlah provinsi. Khususnya provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa.

“Ini mengingat Pulau Jawa menjadi daerah yang paling banyak terpapar, khususnya di Jakarta. Kemudian rencananya, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Besok pagi dini hari akan tiba lagi sebanyak 70 ribu unit APD,” ujar Doni.

Doni meminta, agar instruksi dari pemerintah pusat dapat diterima secara jelas, hingga tingkat terendah dalam hirarki administrasi, yaitu desa atau kelurahan.

(farid) 

Baca Juga