Ini yang Ditekankan Bunda PAUD Majene dalam Sosialisasi Perbup

  • 30 Des 2019
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 334
Gambar Ini yang Ditekankan Bunda PAUD Majene dalam Sosialisasi Perbup

Majene, Mapos — Kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) tentang penyelengaraan, pelayanan, pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) holistik integratif dan sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majene di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Senin (30/12/2019) diapresiasi oleh Bunda PAUD Majene Hj Ny Fatmawati Fahmi.

Betapa tidak, karena ratusan peserta pejuang PAUD yang hadir diharap dapat menjadikan anak-anak bangsa menjadi generasi yang berkarakter antara 30 hingga 45 tahun kedepan mereka sudah siap mengambil estafet kepemimpinan, baik sebagai pemimpin di kabupaten, provinsi bahkan jadi pemimpin dalam skala nasional.

“Diketahui, holistik integratif adalah terintegrasinya layanan pendidikan, mulai dari segi gizi, dari segi kesehatan, segi perlindungan anak, segi pedidikan dan moral dalam artian PAUD membangun kemanunggalan antara satu dengan lainnya,” terang Fatmawati Fahmi.

Tentang pelaksanaan PAUD katanya, sejak tahun 2013 sudah diakui oleh negara melalui Kepres Nomor 60 tahun 2013 tentang layanan pendidikan holistik integratif.

“Alhamdulillah, PAUD Kabupaten Majene sudah diakomodir oleh pemerintah sejak tahun 2016. Kala itu hanya 20 PAUD yang ada terus bertambah dari tahun ke tahun, dan saya berharap agar bisa ditambah menjadi 40,” pinta Fatmawati Fahmi.

Lebih jauh dia berharap, melalui sosialisasi ini akan diperoleh edukasi tentang pendidikan anak usia dini.

“Melalui ibu-ibu yang hadir diharap akan tercipta anak-anak yang ceria dan berkarakter,” katanya seraya manambahkan agar forum PAUD ditumbuhkan kembali karena sangat bermanfaat bagi kualitas generasi bangsa kedepan.

Pada kempatan sama, Bupati Majene Fahmi Massiara sebelum membuka acara Perbup tentang penyelengaraan, pelayanan, pengembangan PAUD holistik integratif dan sekolah dasar memang perlu disosialisaikan agar dapat dipahami oleh berbagai pihak.

“Sosialisasi ini merupakan sarana strategis untuk penyamaan persepsi antara Dinas Pendidikan dengan UPTD penyelenggara PAUD di kecamatan, khususnya para pengawas dan pengola layanan PAUD,” kata Fahmi.

Dia berharap, hasilnya nanti akan dapat memberikan kontribusi serta masukan-masukan yang bermakna dalam meningkatkan pengolaan program PAUD, mutu proses pembelajaran dan akses layanan PAUD yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Pendidikan adalah urusan dasar pemerintah yang harus kita tangani secara serius, baik melalui konsep yang matang maupun melalui implementasi yang profesional,” katanya.

Dengan demikian, bila ada tuntutan perkembangan perubahan dan kebutuhan di dunia pendidikan, pasti diikuti dengan kebijakan pemerintah secara hierarki.

“Agar kegiatan ini bermakna, maka saya berharap saudara mengikuti kegiatan secara serius supaya tidak menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap regulasi yang diberlakukan, karena dapat berakibat fatal dalam mengimementasikan, bahkan dapat berakibat resiko hukum,” kata Fahmi Massiara.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk merapatkan barisan dalam mengawal program pemerintah yang cukup strategis itu.

“Maju mundurnya pendidikan anak usia dini kedepan, tergantung bagaimana pengelola mengawal regulasi yang ada,” tegasnya.

Regulasi bidang pendidikan merupakan amanah Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Dengan demikian, peraturan bupati tentang penyelengaraan pendidikan PAUD adalah sebuah langkah tepat menuju Majene Profesional, Majene Produktif dan Majene Proaktif serta Sulawesi Barat Malaqbi dan membawa Indonesia maju,” tandasnya.

(ipunk)