Majene  

Ini yang Dibahas TP PKK Kabupaten Majene ke Kementerian PPPA

Mapos, Majene – Selama ini masyarakat kurang saling memahami antara anak dan orang tua sehingga diperlukan pendalaman sosialisasi dengan pelibatan instansi lain dalam menangani persoalan anak dan orang tua.

Hasil koordinasi dan konsultasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI yang diterima oleh Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Usman Basumi menurut Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Majene Fatmawati Fahmi, bahwa perlu sinergitas yang kuat antara kedua lembaga ini karena memiliki kepentingan yang erat dalam hal menangani perempuan dan anak.

Pemkab Majene Pemkab Majene

“Kalau selama ini kita mengenal pencegahan perkawinan anak usia dini sekarang diganti menjadi mencegah perkawinan usia anak. Dan banyak hal yang masih kurang dan diterapkan di masyarakat,” kata Fatmawati melalui siaran persnya Jum’at (25/5/2018).

Dalam pertemuan tersebut kata Fatmawati disimpulkan bahwa masih perlu sosialisasi tentang bagaimana perlindungan anak dan perempuan sehingga perlu diseminarkan di kabupaten.

Dengan sinergitas antara PKK dengan PPPA lanjut Fatmawati akan tercipta menjadi sebuah kabupaten yang layak anak sehingga bukan hanya slogan.

“Yang penting ditunjang dengan regulasi tentang perlindungan anak dan orang tua dan sekaligus memberikan apa yag menjadi hak anak dan perlindungan anak serta menjaganya. Peran PKK merupakan perpanjangan tangan dari PPPA semisal keterkaitan antara kader-keder,” ungkap Fatmawati.

Sementara Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene Riadiah Zakaria yang turut mendampingi Fatmawati beserta rombongan ke kementerian menyebutkan, dari hasil konsultasi terbahas soal bagaimana pengembangan P2TP2A Kabupaten Majene yang dimulai dari hal-hal kecil.

Dalam pertemuan itu kata Riadiah, pihak kementerian menjanjikan unit kendaraan berupa mobil dan motor untuk digunakan dalam layanan di Kabupaten Majene atas perlindungan anak-anak yang mendapat kekerasan.

“Terkait P2TP2A tidak harus di Kabupaten menjadi UPT, melainkan disesuaikan dengan kondisi kabupaten yang ada,” katanya.

Ia berharap semoga hasil yang dicapai dalam pertemuan itu dapat diaplikasikan di Kabupaten Majene dengan menyinkronkan visi misi Bupati Majene Fahmi Massiara yaitu Majene Profesional, Proaktif dan Produktif (MP3).

(ipunk)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...