Fraksi Hanura di Pasangkayu Walk Out

Gambar Fraksi Hanura di Pasangkayu Walk Out Tiga anggota DPRD Pasangkayu dari Fraksi Hanura melakukan aksi Walkout sebagai simbol tidak setuju pada pembahasan RAPBD 2020, Senin (02/12/2019)

Mapos, Pasangkayu – Tidak setuju dan merasa ada yang ganjal dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (RAPBD) tahun 2020, tiga orang anggota DPRD Pasangkayu yang tergabung dalam Fraksi Hanura melakukan aksi walk out dalam rapat paripurna persetujuan bersama antar Eksekutif dan Legislatif RAPBD 2020 yang sedang berlansung, Senin (02/12/2019).

Ketiganya, masing-masing Wakil Ketua Fraksi Nurani Membangun Herman Yunus. kemudian kedua anggota Fraksi Andi Yusuf dan Alimuddin.

Herman Yunus beralasan, aksi walk out itu dilakukan sebab ia salah satu anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Pasangkayu yang rutin mengikuti rapat dan hingga sekarang belum mendengarkan kata kesepakatan. Ia menilai, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Pasangkayu, Firman tidak transparan soal anggaran.

“Tidak ada paripurna jika tidak ada kesepatan antara Banggar dan TAPD. Terutama terkait dokumen, padahal anggota DPRD punya hak untuk tahu,” tandas Herman.

Menurutnya ada kejanggalan, sebab ada program yang tidak rasional. Seperti yang ia jadikan sampel, penyewaan tenda pada acara HUT Pasangkayu yang menelan anggaran sekira Rp800 juta bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Meski mengacu pada Perbup nomor 22 tahun 2019 soal sewa tenda yang menetapkan Rp2.5 juta perpaket, tapi ternyata tiba-tiba membengkak menjadi Rp20 juta untuk 40 jumlah OPD. Ini bisa dikategorikan mark up (penggelembungan) anggaran daerah.

Ia menambahkan, sangat tidak etis menggunakakan uang rakyat, apalagi jumlahnya begitu besar sehingga dianggap tidak wajar.
Mestinya anggaran seperti itu, lebih baik dialokasikan ke kebutuhan mendasar masyarakat.
Setidaknya, total RAPBD Pasangkayu tahun 2020 mencapai Rp935 miliar, termasuk di dalamnya penambahan Rp73 miliar yang dianggap belum jelas peruntukannya.

“Hanya untuk merasionalkan bukan maksud mencekal pembahasan, tapi ini bagian dari preventif,” tambah Herman yang juga sebagai Ketua PPP Pasangkayu.

Bukan hanya itu, lebih lanjut Herman, salah contohnya lagi yakni, Kerangka Acuan Kerja atau yang sering disebut KAK OPD, juga tidak pernah diperlihatkan sebelum dalam proses pembahasan ke Banggar. Akhirnya DPRD yang memiliki hak, kewalahan untuk mengontrol.

“Untuk bukannya saya tidak pernah meminta dokumen pendukung tentang jenis seluruh kegiatan, namun pihak TAPD tidak berkenan memberikan, hingga pada akhir pembahasan anggota DPRD yang memerlukan dokumen KAK, tapi lagi-lagi itu juga tidak diindahkan. Saya merasa, seakan Pemda mau mereduksi fungsi DPRD, baik bugeting maupun pengawasan,” Herman yang juga anggota Banggar.

Sebagai masyarakat, Ikram Ibrahim sebelumnya sempat menyoroti pembahasan RAPBD Pasangkayu tahun 2020. Jika pembahasan mengalami kebuntuan (deadlock), maka buntutnya kerugian bagi daerah.

“Padahal kitakan ketahui bersama, bahwa berdasarkan pasal 317/UU 23 tentang pemerintahan daerah, batas maksimal pelaksanaan pembahasan APBD, tanggal 30 November 2019. Jika menyesuaikan pelaksanaan penjabaran APBD sebelumnya, dengan didasari peraturan kepala daerah, anggota DPRD akan terkena sanksi tidak menerima gaji selama 6 bulan masa kerja,” jelas mantan Anggota DPRD periode 2014-2019 ini.

Sementara Sekretaris Daerah Pasangkayu, Firman selaku ketua TAPD saat dihubungi via ponsel, belum menemukan jawaban hingga berita ini tayang.

Ketfo : WALKOUT. Tiga Anggota DPRD Pasangkayu dari Fraksi Nurani Membangun, Herman Yunus, Andi Yusuf dan Alimuddin melakukan Wolkout pada Rapat paripurna persetujuan bersama RAPBD 2020, Senin 2 Desember.