DPP PPP Anulir Pemecatan Ketua DPC PPP Mamuju

Gambar DPP PPP Anulir Pemecatan Ketua DPC PPP Mamuju

Mapos, Mamuju – DPP PPP membatalkan keputusan DPW PPP Sulbar atas pemecatan Ketua DPC PPP Mamuju dan para pengurusnya.

Sikap DPP itu dituangkan dalam SK DPP PPP yang terbit pada 26 agustus 2020 di Jakarta. Sk dibubuhi tanda tangan Wakil Ketua Umum DPP PPP Hj. Ermalena MHS dan Sekertaris Jenderal DPP PPP H. Asrsul Sani.

Dilansir dari lensasulawesi.id, dalam surat itu dijelaskan bahwa tidak ada kewenangan DPW untuk memberhentikan ketua dan pengurus ditingkat DPC. Apalagi jika tidak sesuai dengan ketentuan pasal 11 ART PPP. DPW dinilai hanya mengusulkan ke DPP untuk disahkan sesuai pasal 28 ayat 2 huruf (d) AD PPP.

Hingga berita ini disusun Sekertaris DPW PPP Sulbar Jaenuddin Sayadul belum berhasil dikonfirmasi. Semua upaya masih belum membuahkan hasil.

Sementara Ketua DPC PPP Mamuju, Irfan Toporang, membenarkan surat itu.

“Ya benar surat itu kami sudah terima tadi malam tanggal 27 Agustus 2020. Kami baru akan koordinasi dengan DPW. Perkembangannya, nanti saya kabari,” katanya, Jumat (28/08/2020).

DPP PPP meminta pemberhentian dan penggantian Ketua DPC yang tidak memenuhi ketentuan agar dibatalkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga suasana kondusif PPP menjelang pelaksanaan Pilkada.

Selain itu, DPP PPP juga menyampaikan telah menutup SIPOL tentang kepengurusan PPP ditingkat DPP, DPW dan DPC. Sehingga tidak bisa dilakukan perubahan susunan kepengurusan partai hingga semua proses pendaftaran dan penetapan paslon Pilkada 2020 selesai.

Untuk diketahui, SIPOL adalah sistem Informasi Partai Politik yang bertujuan untuk verifikasi partai politik di KPU setiap menjelang pemilu.

Mengenai ketua DPC atau DPW yang tidak bersedia mendaftarkan calon yang telah diusung partai PPP di setiap daerah, DPP PPP akan menerbitkan ‘penggantian sementara’ yang berfungsi sebagai kuasa untuk mendaftarkan paslon Pilkada di KPU.

Sebelumnya, pimpinan DPW PPP Sulbar menerbitkan SK pelaksana tugas dan menunjuk Gazali Baharuddin Lopa sebagai Ketua DPC PPP kabupaten Mamuju, memecat Irfan Topporang dan sekertarisnya Abd. Wahid, karena dianggap melawan di Pilkada Mamuju 2020.

PPP merekomendasikan petahana Habsi Wahid sebagai calon bupati mamuju. Sementara Irfan dan sekertarisnya mendukung Sutinah sesuai hasil penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju ditingkat DPC.

Keputusan DPW PPP Sulbar itu kemudian dianggap melanggar dan tidak sah. Tidak sejalan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta petunjuk organisasi PPP. Apalagi disebutkan keputusan DPW PPP Sulbar itu tidak diketahui oleh DPP.

(*)

Baca Juga