Mapos, Mamuju – Pejabat fungsional lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Verifikasi Usulan Kebutuhan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof), dan digelar secara daring dengan melibatkan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia.
Rapat verifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian usulan kebutuhan jabatan fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial di daerah, baik dari sisi jumlah, kualifikasi, maupun beban kerja. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia kesejahteraan sosial agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya (alm) Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Kadinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam rapat ini sangat penting guna menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional.
“Rapat verifikasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan kebutuhan Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial di Sulawesi Barat benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan formasi yang tepat, pelayanan sosial kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Darmawati.
Ia menambahkan, peningkatan jumlah dan kompetensi pejabat fungsional di bidang sosial sangat dibutuhkan, mengingat kompleksitas permasalahan sosial yang terus berkembang.
“Kami berharap melalui proses verifikasi ini, usulan kebutuhan jabatan fungsional dari Sulawesi Barat dapat terakomodir dengan baik, sehingga penguatan layanan sosial di daerah semakin maksimal,” tambahnya.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Dinsos P3A dan PMD Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme serta kapasitas aparatur di bidang kesejahteraan sosial demi mewujudkan pelayanan yang responsif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
(*)
