Dinas Kominfopers Sulbar dan CfDS UGM Garap Dokumen Kebijakan Digitalisasi Sistem Pemerintahan

Mapos, Mamuju — Dinas Kominfopers Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan lembaga CfDS UGM Yogyakarta menyusun pedoman manajemen tata kelola SPBE Pemprov. Sulbar.

Kegiatan tersebut ditandai dengan Kick off meeting penguatan tata kelola SPBE lanjutan yang dilaksanakan secara virtual, Rabu, 27 Maret 2024 di ruang rapat Diskominfo.

Dihadiri Kepala Kabid Aptika , Muh. Ridwan Djafar berserta Tim Pengelola SPBE dan dari pihak CfDS UGM oleh Direktur lembaga, para tenaga ahli serta tim legal manajemen CfDS UGM.

Kepala Dinas Kominfopers Mustari Mula mengatakan, pedoman manajemen SPBE merupakan petunjuk teknis pelaksanaan aspek yang diperlukan dalam mengerjakan SPBE agar terarah tepat dan terukur.

“Tujuannya untuk menjamin keberlangsungan penerapan SPBE yang berkelanjutan dan mengarahkan pada pembangunan sistem yang terintegrasi,” kata Mustari.

Selain itu, pedoman manajemen tata kelola SPBE ini diharapkan dapat memenuhi kriteria evaluasi untuk meningkatkan capaian nilai indeks evaluasi SPBE Provinai Sulbar tahun 2024.

“Pada tahun sebelumnya, domain manajemen yang berisi 10 indikator ini merupakan aspek paling lemah dalam indeks SPBE Sulbar 2023,” kata Mustari.

Kabid Aptika, Muh. Ridwan Djafar mengatakan, pelaksanaan penyusunan enam pedoman manajemen oleh CfDS UGM ini akan berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak April hingga September 2024.

Disampaikan, tahapan pertama akan dimulai dengan studi literatur yang memuat pengumpulan dokumen dan identifikasi kebijakan terkait serta pemetaan kondisi terkini. Tahapan kedua adalah persiapan yang berisi penyediaan data dan informasi pendukung lainnya, verifikasi data hingga pengolahan data. Tahapan ketiga masuk pada analisa, dan terakhir tahapan keempat finalisasi pedoman.

Deputy Executive CfDS UGM, Iradat Wirid mengatakan, CfDS UGM akan mengerjakan pedoman manajemen SPBE Pemprov. Sulbar dengan komposisi enam orang personil tenaga ahli kompeten yang berpengalaman pada research pemerintahan digital, ekonomi digital, future technology, smart city, literasi digital dan e-commerce.

“Dengan komposisi itu diharapkan agar 6 pedoman manajemen dapat diselesaikan tepat waktu dan memenuhi kebutuhan manajemen SPBE Pemprov. Sulbar,” kata Iradat Wirid

Diketahui, dokumen yang dihasilkan berkualitas tinggi dan memenuhi syarat pemenuhan indikator kematangan indeks domain manajemen SPBE Sulbar dalam evaluasi nasional.

Penyusunan pedoman tata kelola manajemen SPBE mencakup delapan segmen sesuai indikator yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dua pedoman yaitu pedoman manajemen risiko dan pedoman manajemen data sudah selesai dikerjakan pada tahun 2023. Pada tahun 2024 ini, terdapat 6 pedoman akan dikerjakan antara lain pedoman manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen aset TIK, manajemen layanan SPBE, manajemen keamanan informasi dan manajemen perubahan.

(*/adv)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...