Diduga Dokumen Media Ikut Disita Kejati. Hmm…

Foto Ilustrasi Dokumen

Foto Ilustrasi Dokumen

Mapos. Mamuju – Dugaan penyimpangan APBD Prov. Sulbar TA. 2016,  yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Prov Sulbar Periode 2014-2019, dugaan penyimpangan terhadap APBD Prov. Sulbar TA. 2016 berawal dari perbuatan sejumlah anggota DPRD Prov. Sulbar yang dengan cara memasukkan proyek-proyek titipan pada APBD Prov. Sulbar TA. 2016 tanpa melalui prosedur yang berlaku.

“Proyek yang dikerjakan oleh orang-orang dekat oknum Anggota DPRD tersebut dalam kenyataannya banyak ditemukan kurang volume pekerjaan, bahkan terkesan rekayasan karena dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk digunakan sebagai  fee kepada para anggota DPRD tersebut yaitu sebesar 10-15 Persen”.

Selain dokumen-dokumen yang telah disita diberbagai dinas-dinas di Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar, diduga ikut pula disita dokumen-dokumen media, penyitaan ini dilakukan guna mendukung pembuktian dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

Dari informasi yang diterima, penyidik Kejati Sulselbar diduga telah menyita dokumen-dokumen milik media. Selasa (19/09/2017).

Sebelumnya, dari keterangan Kejati Sulselbar Jan S Maringka, ini berawal dari perbuatan oknum anggota DPRD Sulbar dengan memasukkan proyek-proyek titipan pada APBD Sulbar tahun 2016, tanpa melalui prosedur yang berlaku, anggarannya Rp300 miliar, ada yang dikerjakan sebagian. Di tafsir kerugian Negara mencapai 150 miliar, jelas Jan S Maringka. Minggu (17/09/2017).

Proyek yang dikerjakan oleh orang-orang dekat oknum anggota DPRD tersebut,  kata Jan.

Dan banyak ditemukan kurangnya volume pekerjaan,  bahkan terkesanrekayasa karena dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntuhkannya. Termasuk digunakan sebagai fee kepada para anggota DPRD yaitu sebesar 10 hingga 15 persen, tambahnya.

Sebelumnya pula Kasi Penkum Kejati Sulselbar Salahuddin menuturkan, Penggeladahann selama 2 hari (jumat-sabtu/ 15-16 September 2017) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: PRINT-532/R.4.5/Fd.1/09/2017 tanggal 11 September 2017, Tim Penyidik telah berhasil mengamankan dokumen-dokumen terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD Prov. Sulbar TA. 2016,  yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Prov Sulbar Periode 2014-2019.

Selama 2 hari sejak Jumat (15/9) Tim Penyidik Kejati Sulsel melakukan tindakan penggeledahan di sejumlah kantor di lingkungan Pemprov Sulbar, antara lain kantor Bappeda, DPRD, Dinas Pendidikan dan beberapa Dinas lainnya, kata Salahuddin.

(MP’02)