Bupati Mamuju : Sengketa Tapal Batas Desa Sumare dan Tapandullu Mengacu Pada PERDA

Foto Ilustras

Foto Ilustras

Mapos. Mamuju – Kisruh soal Sengketa tapal batas antara Desa Sumare dan Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat sepakat mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 tahun 2008  tentang pembentukan 32 Desa di wilayah Kabupaten Mamuju yang ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Mamuju H. Habsi Wahid, Kepala Desa Tapandullu Akbar, Kepala Desa Simboro Amril, Camat Simboro dan Babinkamtibmas Muh. Nasir dan disaksikan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Artis Efendi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ABD. Rahim Mustafa, Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yoga serta para tokoh masyarakat dari Desa Tapandullu dan Desa Sumare. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang kerja Bupati Mamuju.  Kamis, (14/09/2017).

Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa sumare Fadly mengatakan penentuan tapal batas dari pemerintah daerah, apapun yang menjadi keputusan Pemerintah Daerah itu yang yang yang akaan kami ikuti, jika tidak penentuan dari Pemda persoalan ini tidak akan berakhir.

“Kami sangat berharap kepada Bupati Mamuju untuk terus membantu kami dengan mengacu pada Peraturan Daerah yang telah di tetapkan”, Kata Fadly.

Sementara itu, Perwakilan BPN (Badsn Pertahanan Negara) Yoga mengutarakan bahwa ada 3 tahap yang akan dilalui yaitu Penetapan, Penegasan dan Pengesahan dan sekarang kita berada di tahap penegasan tapal batas Desa dan ini harus jelas, sebaiknya perlu kita mengacu berdasarkan peta dari koordinat yang terletak dalam Peraturan Daerah.

Kami siap membantu untuk menentukan batas-batas wilayah, kami juga berharap ada pengawalan dari aparat untuk menjaga anggota kami yang akan melakukan pekerjaannya agar bisa di lindungi, hal ini disebabkan karena seringkali adanya keributan, kami akan bantu peggukuran sesuai dengan koordinat yang mengacu keoada Perda penentunya, ucapnya.

Ditempat yang sama, Bupati Mamuju H. Habsi Wahid menyimpulkan bahwa penetapan batas Desa Sumare dan Tapandullu itu berdasarkan Peraturan Daerah.

“Saya mohon untuk di sosialisasikan kepada masyarakat mengenai hasil rapat hari ini”, kata Bupati Mamuju.

Olehnya itu, mari kita semua menerima dengan kepala dingin, jangan nantinya ada pihak-pihak yang tidak menerima, semuanya telah diatur di dalam Perda, Tutup Bupati Mamuju.

(Fitria)