MAPOS, MAJENE — Pemerintah Kabupaten Majene mulai memasuki tahapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat paripurna DPRD Majene, Kamis (8/10/2026), Bupati Majene H. Andi Achmad Syukri menyampaikan penjelasan sebagai pengantar Ranperda APBD 2027 sekaligus memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Bupati didampingi Wakil Bupati Majene Hj. Andi Ritamariani. Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Majene tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekda Majene, pimpinan dan anggota DPRD, staf ahli, para asisten Setda, kepala OPD, kepala bagian Setda Majene serta insan pers.
Dalam penjelasannya, Bupati mengatakan RAPBD 2027 disusun sebagai instrumen utama untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yakni “Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya.”
Namun, penyusunan anggaran tersebut tidak hanya berorientasi pada target pembangunan. Kemampuan fiskal daerah dan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadi bagian penting yang harus diperhitungkan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD.
“Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara selektif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” demikian substansi penjelasan pemerintah daerah dalam rapat paripurna tersebut.
Arah kebijakan anggaran 2027 difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sasaran tersebut ditempuh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur daerah.
Sedikitnya terdapat lima prioritas pembangunan yang menjadi pijakan penyusunan RAPBD 2027.
Pertama, penguatan ekonomi lokal dan infrastruktur. Kedua, peningkatan kualitas lingkungan hidup. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar.
Selanjutnya, penguatan ketahanan sosial, budaya dan religius serta penguatan tata kelola pemerintahan dan transformasi digital.
Dari sisi belanja, struktur RAPBD direncanakan masih didominasi belanja operasi, disertai belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Di sisi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Majene juga menempatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu perhatian penting.
Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi terhadap objek-objek pendapatan yang memungkinkan untuk dikembangkan.
Pemerintah menyadari bahwa ruang fiskal yang tersedia harus dikelola secara cermat agar belanja daerah benar-benar memberikan dampak terhadap pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, pemerintah daerah menyambut positif persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Berbagai catatan dan masukan DPRD disebut akan menjadi bahan tindak lanjut pemerintah dalam proses pembahasan selanjutnya.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain penguatan kapasitas fiskal daerah, pengalokasian belanja untuk pelayanan publik dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), belanja pegawai, jaminan kesehatan masyarakat serta penyesuaian pendapatan transfer dengan kemampuan fiskal daerah.
Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan APBD.
Dengan kemitraan antara eksekutif dan legislatif, pembahasan RAPBD 2027 diharapkan berjalan objektif, transparan dan konstruktif serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada akhirnya, APBD bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan daerah. Anggaran tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga Majene.
Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya akan menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menguji kembali setiap kebijakan belanja, memastikan prioritas pembangunan benar-benar memiliki urgensi, sekaligus menjaga agar kemampuan fiskal daerah tidak terbebani oleh belanja yang kurang produktif.
(*)
