Blok Sebuku Apa Kabar Mu Kini

  • 9 Mar 2019
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 358
Gambar Blok Sebuku Apa Kabar Mu Kini

Mapos, Majene – Perjuangan khususnya masyarakat Majene dan masyarakat Sulawesi Barat umumnya atas Dana Bagi Hasil (DBH) Participating Interest pengelolaan minyak dan gas (migas) Blok Sebuku sepertinya akan sia-sia.

Betapa tidak, menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Majene, Hasriadi, Sabtu (9/3/2019), perjuangan Blok Sebuku di Pulau Lerek-lerekang yang begitu mahal ternyata hasilnya nol.

Kenapa bisa nol? Hasriadi mengungkap, karena pihaknya tidak menemukan asumsi pendapatan Kabupaten Majene dari DBH ataupun PI Blok Sebuku tertuang dalam dalam APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019.

“Sulbar maupun Kalsel tidak kebagian DBH Lerek-lerekang, terbukti dengan tidak ditemukannya asumsi PAD dari DBH ataupun PI migas Sebuku dalam APBD Majene tahun 2019,” ungkapnya.

Lebih jauh ia menyebut, dengan tidak tertuangnya dalam APBD sebagai sumber pendapatan, dirinya sempat pertanyakan ke Asisten Pemkab Majene pada pertemuan pembahasan RAPBD, tapi jawabannya, “Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan bukanlah daerah penghasil, sehingga tidak akan pernah mendapatkan PI,” jawab Asisten seperti ditirukan Hasriadi.

Padahal, dalam pertemuan terakhir pihak Kabupaten Majene, pihak Kalsel dan pemerintah pusat mentok di Kementerian Keuangan RI.

“Kemenkeu, memang siap menyalurkan DBH ke Sulbar dan Kalsel tetapi harus ada SK dari Kementerian ESDM tentang penetapan kedua provinsi ini sebagai daerah penghasil. Itu informasi terakhir yang kami dengar. Dan katanya menteri tidak mau tanda tangan karena bukan daerah penghasil,” beber Hasriadi.

Kendatipun demikian, dia akan merasa bersyukur jika saja DBH PI dapat terealisasi dalam waktu dekat ini.

Terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov Sulbar Abd Wahab Hasan Sulur mengatakan, Sulawesi Barat maupun Kalimantan Selatan telah melengkapi seluruh dokumen administrasi, tinggal urusan dengan perusahaan pengelola yakni PT Mubadala Petroleum melalui perusahaan daerah.

“Itu tidak benar, kita sudah melengkapi seluruh dokumen. Kita dengan Mubadala bisnis to bisnis,” ucap Wahab, Jumat (8/3/2019).

Abd Wahab membantah, berita ihwal penolakan Sulbar-Kalsel batal sebagai penerima PI. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah diatur melalui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Dikatakan, meski pengelolaan migas Blok Sebuku di luar zona Provinsi Sulbar maupun Kalsel, namun karena berita acara Wapres, maka kedua provinsi ini berhak mendapat PAD dari Dana Bagi Hasil (DBH) PI Blok Sebuku.

“Kan kita sudah beberapa kali pertemuan dengan wartawan, memang di luar zona karena di atas 12 mil, tapi ada kebijakan dalam berita acara Wapres. Jadi kalau ada berita begitu, itu hoaks,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sulbar yang juga mantan Ketua Pansus Pembentukan Perusda Sulbar, Sukri Umar mengatakan, belum menerima kabar penolakan dari menteri ESDM terhadap SK penetapan Sulbar-Kalsel sebagai daerah penghasil.

“Saya baru mendapat link berita, tapi belum mendapat penyampaian secara resmi dari pihak eksekutif,” ucap Sukri.

Ia mengatakan, jika pemerintah pusat tetap bersikuku, maka pihaknya akan melakukan protes.

“Tidak fair jika Pemerintah Pusat mengambil keputusan sepihak. Pasti kita protes. Saya kira seluruh rakyat Sulbar akan marah jika itu terjadi,” tegas mantan aktivis PMII ini.

(ipunk)