Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele
Mapos, Majene — Berita gembira sebentar lagi akan di rasakan oleh ASN Kabupaten Majene, betapa tidak selain TPP ASN yang menyeberang selama 3 bulan yaitu dari 2022 hingga awal 2023 akan segera dibayarkan.
“Pemerintah Daerah juga akan segera membayarkan Tunjangan Fungsional kepada Pejabat Fungsional sesuai dengan Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kebupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat oleh Kementerian Dalam Negeri bulan Desember 2021 lalu,” sebut Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele, sesuai rilis yang diberikan oleh Tenaga Ahli Bupati Majene, Surakhmat kepada Mamujupos.com, Jum’at (17/2/2023).
Menurut mantan anggota KPU Majene ini, oleh H. A. Achmad Syukri MM membenarkan adanya kabar baik itu.
Terdapat 301 Nama Jabatan Struktural di Kabupaten Majene yang telah di setarakan melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri yang akan segera dibayarkan sesuai besaran Tunjangan Fungsionalnya berdasarkan besaran Tunjangan Fungsional pada masing-masing jabatan.
“Pemerintah Daerah telah menyiapkan Anggarannya. Penyesuaian Tunjangan Fungsional ini telah direncanakan sejak tahun lalu, namun belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu regulasi secara jelas untuk menghindari kesalahan administrasi dan keuangan. Sedangkan untuk TPP ASN, saya telah perintahkan Pak Sekda dan Pak Kepala BKAD untuk segera membayarkan jika telah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada,” beber AST sapaan akrab Andi Achmad Syukri Tammalele seperti ditirukan Surakhmat.
Terpisah, Sekretaris Daerah H. Ardiansyah, S.STP saat ditemui seusai Upacara Hari Kesadaran Nasional Tanggal 17 Februari 2022 di Lapangan Pendopo Rumah Jabatan Bupati menegaskan, bahwa TPP ASN selama 3 bulan akan dibayarkan paling lambat minggu depan.
Selanjutnya untuk Tunjangan Fungsional hasil Penyetaraan juga akan segera dimasukkan dalam Ampra Gaji bulan Maret.
Hal ini sesuai perintah Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi. Pemerintah Daerah telah menyiapkan Anggaran sebesar Rp3,4 Milyar untuk pemenuhan Tunjangan Fungsional.
“Insya Allah, menjadi Kabupaten Pertama di Sulawesi Barat yang membayarkan Tunjangan Fungsional ini,” pungkas mantan Sekda Mamasa ini.
(*)
