Begini Polres Majene Antisipasi Penyebaran Konten Asusila di Kalangan Pelajar

  • 21 Feb 2019
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 156
Gambar Begini Polres Majene Antisipasi Penyebaran Konten Asusila di Kalangan Pelajar

Mapos, Majene – Menyikapi video konten asusila yang viral di media sosial dengan melibatkan pelajar beberapa waktu lalu, jajaran Polres Majene langsung bersikap.

“Kita harus meminimalisir kegiatan seperti ini karena kita tahu Kabupaten Majene adalah ikon kota pendidikan di Sulbar dan dikelilingi oleh masyarakat religius. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi,” terang Kasat Reskrim Polres Majene AKP Pandu Arif Setiawan usai melakukan sosialisasi dan merazia smartphone siswa siswi di SMK Negeri 2 Majene, Kamis (21/2/2019).

Ia mengaku, setelah menyisir di setiap kelas SMK Negeri 2 Majene sebagai titik sasar, polisi tidak menemukan video berkonten asusila.

AKP Pandu menyebut, sebelum bersosialisasi soal penyebarluasan informasi melalui media sosial yang bisa berdampak hukum dan merazia smart phone siswa siswi berkonten asusila ke sekolah-sekolah, pihaknya terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada sekolah sebagai titik sasar.

Disinggung soal target sekolah yang akan disasar oleh jajaran Polres Majene, AKP Pandu mengatakan, masih akan melakukan koordinasi.

“Kita lihat situasinya, kalau memang memungkinkan bisa dilaksanakan di beberapa sekolah, ya kita laksanakan. Kalau pihak sekolah meberikan ruang bagi kita untuk melakukan sosialisasi, kita laksanakan saja,” tuturnya.

Lebih jauh katanya, seiring perkembangan zaman yang memungkinkan seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses berita dan informasi melalui media sosial secara cepat, sehingga tidak jarang pula masyarakat sendiri membuat konten berita bohong atau hoax.

“Mereka harus paham bahwa, negara kita adalah negara hukum. Segala sesuatu diatur dengan hukum, dan ada juga sekarang undang undang yang mengatur tentang informasi teknologi yang mengatur pasal tentang ujaran kebencian maupun hoax ataupun peretasan. Masyarakat juga harus pintar dan bijak dalam menggunakan media sosial, jangan sampai kebebasan berpendapat menjadi kebablasan bagi masyarakat dan akhirnya merugikan dirinya sendiri dan orang lain,” terang AKP Pandu.

Ditanya soal sanksi hukum yang bakal diterapkan kepada siswa siswi yang memiliki ataupun menguasai konten asusila, ia mengatakan pembinaan tetap dilakukan dengan pendampingan melalui guru dan orang tua siswa siswi yang bersangkutan.

“Kita lihat dulu untung ruginya dalam menetapkan pidana kepada orang tersebut. Apabila memang lebih banyak ruginya, itu pun masih dilakukan pembinaan kepada tersangka selama masih bisa dilakukan. Tidak semua bisa ditetapkan pidana dan tidak semua juga bisa bebas dari pidana. Memang ada proses penyelidikan dan penyidikan dalam menuntaskan sebuah perkara untuk mendapatkan asas kepastian hukum. Tergantung hasil evaluasi pada substansi peristiwa hukum itu terjadi. Kalau memungkinkan kita bina kenapa tidak,” beber AKP Pandu.

“Peran serta orang tua sangat diharapkan dalam mengawasi anak-anak kita di rumah. Bijak lah dalam bermedia sosial,” pungkasnya.

(ipunk)