Mapos, Mamuju – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung dua sasaran utama pembangunan daerah, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 8,13–8,82 persen. Untuk mencapai target tersebut, penyusunan anggaran perlu memastikan keselarasan antara potensi pendapatan, alokasi belanja, dan program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu menjadi perhatian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., dalam pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat di Kantor DPRD Sulbar, Jumat (16/10/2026).
“Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat berfokus pada dua Tujuan Utama Pembangunan Daerah, yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 6,20% dan Penurunan Kemiskinan 8,82-8,13% di Tahun 2027,” kata Amujib.
Menurutnya, pembahasan APBD perlu ditempatkan dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan dan hasil yang ingin dicapai.
Pembahasan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M. bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera serta implementasi Panca Daya.
Lima agenda pembangunan tersebut mencakup penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter, penguatan infrastruktur dan konektivitas serta pelestarian lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan pelayanan dasar berkualitas.
Salah satu agenda penting dalam pembahasan R-APBD 2027 adalah penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan dokumen rancangan APBD yang disampaikan kepada DPRD, PAD Sulawesi Barat ditargetkan sebesar Rp738,48 miliar dari total pendapatan daerah yang direncanakan mencapai Rp1,91 triliun.
Pembahasan target PAD dilakukan secara bertahap oleh Banggar DPRD bersama TAPD dengan menghadirkan perangkat daerah dan unit kerja pengampu pendapatan. Langkah ini diperlukan untuk menelaah potensi penerimaan, dasar penetapan target, serta peluang optimalisasi pendapatan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Bagi Bapperida Sulbar, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran menjadi penting agar program yang disusun tidak berhenti pada pemenuhan alokasi dana, tetapi juga memiliki sasaran dan indikator hasil yang terukur. Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan APBD mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pelaksanaan Panca Daya secara konsisten.
Pembahasan R-APBD 2027 selanjutnya akan berlanjut sesuai tahapan yang disepakati Banggar DPRD dan TAPD. Melalui proses tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD diharapkan dapat menyusun anggaran yang selaras dengan prioritas pembangunan, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
(*)
