Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Pembukaan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) Pemerintah Daerah, Kamis (2/4/2026).
Keikutsertaan ini sebagai bagian komitmen dari Pemerintahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya pada sektor infrastruktur.
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom tersebut diikuti oleh I Ketut Wibawa dan Ikhwanul Muin selaku Fungsional Perencana mewakili Bapperida Sulawesi Barat dari Kantor Bapperida Sulbar.
“Pembukaan Konreg 2026 ini merupakan bagian dari proses penyusunan program infrastruktur PU Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan.” terang Ketut usai kegiatan.
Ia pun menjelaskan bahwa Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pembicara dari Kementerian PU juga menyosialisasikan penggunaan aplikasi SIPro sebagai platform utama bagi pemerintah daerah dalam menginput usulan program/kegiatan infrastruktur.
“Berdasarkan jadwal yang disampaikan, proses input usulan oleh pemerintah daerah dibuka mulai 2 hingga 7 April 2026.” ungkapnya.
Melalui SIPro, setiap pemerintah provinsi diberikan kesempatan untuk mengusulkan maksimal lima kegiatan prioritas yang harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya mendukung Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029, selaras dengan tema RKP 2027, serta memiliki kesiapan teknis dan lahan.
Selain itu, dalam sosialisasi juga ditegaskan bahwa proses registrasi akun SIPro bagi pemerintah daerah wajib menggunakan Surat Tugas sebagai dokumen pendukung. Surat tugas tersebut menjadi dasar pembuatan akun dan harus diunggah sebelum batas waktu input usulan.
Adapun batas akhir input usulan ditetapkan pada 7 April 2026, sehingga dokumen Surat Tugas paling lambat harus diunggah pada 6 April 2026 guna memastikan kelancaran proses penginputan. Surat tugas dapat ditandatangani oleh kepala masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan tetap memperhatikan koordinasi pembagian kepemilikan akun di tingkat provinsi.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib menyampaikan bahwa keikutsertaan Bapperida Sulawesi Barat dalam kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan daerah dalam mengusulkan program prioritas yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.
“Kami memastikan seluruh persyaratan, termasuk kesiapan dokumen dan koordinasi lintas OPD, dapat terpenuhi tepat waktu agar usulan Provinsi Sulawesi Barat dapat terakomodasi secara optimal dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tahun 2027,” ujar Amujib.
Keikutsertaan ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam mendukung peningkatan konektivitas, ketahanan air dan pangan, serta pertumbuhan ekonomi wilayah di Sulawesi Barat.
(*)
