Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan dukungannya sebagai institusi perencanaan yang aktif dan responsif dalam mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintahan.
Komitmen ini ditunjukkan melalui kehadiran Bapperida Sulbar dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Fasilitasi Layanan Administrasi dan Konsultasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri secara virtual pada Senin (24/11/2025).
Pada kesempatan tersebut, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Misrina, hadir mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, untuk menyampaikan pandangan dan masukan teknis mengenai kebutuhan daerah terkait penyempurnaan standar pelayanan Kemendagri.
Partisipasi ini sekaligus mencerminkan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga terhadap upaya peningkatan kualitas layanan administrasi dan konsultasi bagi pemerintah daerah.
FKP ini merupakan bagian dari proses peninjauan ulang Kepmendagri Nomor 100.4.3-1172 Tahun 2023, yang mengatur standar pelayanan fasilitasi administrasi dan konsultasi di lingkungan Kemendagri.
Menurut Misrina, Bapperida Sulbar memanfaatkan forum tersebut untuk mereview dan memberikan masukan terhadap layanan yang selama ini paling sering digunakan, khususnya Evaluasi Ranperda RPJPD/RPJMD Provinsi serta Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah.
“Forum ini menjadi ruang penting bagi kami untuk mereview sekaligus memberikan masukan atas layanan yang paling sering kami gunakan, terutama evaluasi Ranperda RPJPD/RPJMD provinsi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah. Ini karena kedua layanan ini sangat menentukan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang di Sulawesi Barat,” ujar Misrina.
Forum dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi, yang menekankan bahwa FKP 2025 bertujuan mengidentifikasi aspek layanan yang perlu diperbaiki, menyerap aspirasi pengguna layanan, merumuskan rekomendasi perbaikan, hingga membahas kemungkinan penambahan standar pelayanan baru.
“Pelayanan publik menjadi wajah birokrasi. Jika pelayanannya baik, maka kepercayaan publik pun meningkat. Oleh karena itu, forum konsultasi publik seperti hari ini sangat krusial dalam mewujudkan Asta Cita,” ujar Evan.
Terpisah, Plt. Bapperida Sulbar, Darwis Damir mengapresiasi pelaksanaan FKP ini dengan hadirnya para narasumber yang memberikan sudut pandang strategis terkait penguatan pelayanan publik. Menurutnya, materi tersebut dinilai relevan dan dapat diadopsi sebagai referensi penguatan layanan internal di perangkat daerah, khususnya Bapperida Sulbar.
(*)
