Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat mendukung percepatan penetapan sepuluh proyek strategis tahun 2026 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap program pencegahan korupsi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Inspektorat Sulbar, M. Natsir di Ruang Rapat Inspektur Sulbar, Selasa (6/1/2026), agenda utama difokuskan pada sinkronisasi paket strategis milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP).
Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Hasanuddin, mengatakan bahwa seluruh proyek strategis berbasis kewenangan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Kami akan memetakan program prioritas di seluruh OPD agar mencerminkan kebutuhan daerah. Hal ini penting agar proyek yang ditetapkan melalui SK Gubernur nanti sejalan dengan Visi dan Panca Daya pembangunan Sulbar,” ujar Hasanuddin.
Rakor ini menegaskan komitmen Pemprov Sulbar dalam menjaga integritas dan mencegah korupsi pada setiap tahapan proyek strategis, selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai Panca Daya kelima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga.
(*)
