Mapos, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus memacu penguatan tata kelola Satu Data Indonesia (SDI) di wilayah Pulau Sulawesi. Dalam pertemuan daring dan luring yang berpusat di Kendari pada Selasa (14/4/2026), Bapperida Sulbar menekankan pentingnya peran Pembina Data Geospasial guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih akurat.
Kegiatan bertajuk “Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Pulau Sulawesi” ini dihadiri oleh Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital selaku Direktur Eksekutif Sekretariat SDI tingkat Pusat, serta perwakilan Bapperida dan Diskominfo dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi.
Fokus utama pertemuan ini adalah urgensi penunjukan Pembina Data Geospasial di tingkat daerah. Selama ini, data berbasis ruang (geospasial) seringkali tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa otoritas pembina yang jelas. Akibatnya, kualitas data belum memadai dan sering terjadi tumpang tindih program yang memicu inefisiensi anggaran.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muh. Faried Fadal, yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan SDI, terutama dalam menyelaraskan tugas antara Bapperida dan Diskominfo.
“Satu Data Indonesia ini memiliki pengampu yang saling beririsan. Bapperida sebagai Sekretariat SDI sekaligus Pembina Data Geospasial, bekerja berdampingan dengan Dinas Kominfo selaku Walidata. Karena tugas dan tanggung jawab keduanya diatur dalam Perpres 39 Tahun 2019, maka sinkronisasi menjadi sangat krusial. Tujuannya agar seluruh data sektoral terintegrasi dalam satu kerangka spasial demi kualitas perencanaan yang lebih akurat,” jelas Faried Fadal.
Penguatan SDI ini merupakan bagian dari pengejawantahan Misi ke-5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dengan data geospasial yang terintegrasi, analisis berbasis wilayah dalam dokumen perencanaan (RKPD/Renja) akan menjadi jauh lebih presisi.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, MM. menegaskan komitmen institusinya untuk membenahi duplikasi data melalui platform satu peta dan satu data yang konsisten.
“Kami tidak ingin lagi melihat perencanaan yang tidak tepat sasaran akibat data yang berbeda-beda antar instansi. Sebagai Pembina Data Geospasial, Bapperida Sulbar bertanggung jawab memastikan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan sudah tervalidasi dan memiliki standar spasial yang sama. Penguatan SDI bukan sekadar urusan teknis IT, melainkan upaya strategis agar setiap rupiah APBD yang kita anggarkan tepat pada lokasi dan sasaran yang membutuhkan,” tegas Kepala Bapperida.
Melalui momentum pembinaan wilayah Pulau Sulawesi ini, Bapperida Sulawesi Barat berharap sinergi antara pusat dan daerah semakin solid, sehingga platform Satu Data Indonesia benar-benar menjadi rujukan tunggal dalam mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
(*)
