Berkas Perkara Korupsi Dana Kurang Salur BOS Dinyatakan P21

  • 7 Jan 2019
  • Hukum
  • R Fajar Soenoe
  • 73
Gambar Berkas Perkara Korupsi Dana Kurang Salur BOS Dinyatakan P21

Mapos, Majene – Berkas perkara dugaan korupsi dana kurang salur BOS terhadap dua dari tiga tersangka masing-masing WY dan NH telah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Negeri Majene, Rabu tanggal 26 Desember 2018 silam.

Kasat Reskrim Polres Majene AKP Pandu Arief Setiawan. foto : Pnd

Menurut Kasat Reskrim Polres Majene AKP Pandu Arief Setiawan, Senin (7/1/2019), pihaknya kini masih menunggu tahap dua.

“Tersangka dan sejumlah alat bukti nantinya akan kita serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU),” sebut AKP Pandu.

Selain WY dan NH, polisi juga menahan DW sejak Selasa 30 Oktober 2018 di Mapolres Majene karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pemerasan dalam jabatan atas penyaluran dan penggunaan dana kurang salur BOS.

Dari ketiga tersangka, dua diantaranya ASN operator di Dinas Pendidikan Sulbar berinisial WY dan NH serta seorang lainnya adalah Kepala SD Negeri di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene berinisial DW.

Selain dua sangkaan yang dialamatkan kepada ketiga tersangka, polisi juga menambah sangkaan lain berupa tindak pidana pencucian uang.

AKP Pandu lebih jauh mengungkapkan, bahwa pada tahun 2016 dan 2017, telah kucur anggaran pusat untuk sekolah yang kekurangan Dana Kurang Salur Bos Reguler yang akan disalurkan ke setiap sekolah–sekolah penerima di tingkat SD, SMP dan SMA melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam rentan waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dan pemerasan dalam jabatan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Kurang Salur Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di tingkat pendidikan dasar yakni SD dan SMP di beberapa sekolah penerima se – Kabupaten Majene TA 2016 – 2017.

NH sebagai Kasubag TU Pada UPTD Badan Pengembangan Teknologi Komunikasi Pendidikan Dinas Dikbud Provinsi Sulbar yang mengetahui adanya dana tersebut, selanjutnya menyuruh DW – Kepala SD 10 Palla – Pallang Kecamatan Sendana untuk menghubungi sekolah yang mau menerima dana kurang salur Bos TA 2016 sampai dengan TA 2017 di Kabupaten Majene.

Kemudian, oleh DW mendata sekolah yang akan menerima dana tersebut sekaligus menyampaikan bahwa pengurus meminta kick back atau meminta uang pengurusan untuk mendapatkan Dana Kurang Salur Bos setiap sekolah penerima sebesar Rp6 juta.

Selanjutnya, NH meminta kepada WY untuk memasukkan nama-nama sekolah yang ada di Kabupaten Majene yakni SD yang telah di data oleh DW dan sebahagian di data oleh NH untuk mendapatkan Dana Kurang Salur Bos itu.

Dari data yang mereka peroleh adalah dana kurang salur BOS TA.2016 dan 2017 dan pada tahun 2016 pada SD sebanyak 24 sekolah.

“Lanjut, pada tahun 2017 dana kurang salur BOS SD sebanyak 31 sekolah dan 14 SMP. Uang yang mereka terima bervariasi mulai dari Rp1 juta sampai dengan Rp24 juta,” beber Pandu.

Setelah dana Kurang Salur Bos TA 2016 dan TA 2017 masuk ke rekening dana Bos sekolah masing masing, kemudian DW menghubungi kembali sekolah penerima Dana Kurang Salur Bos untuk memberikan kick back atau uang pengurusan kepada pengurus dalam hal ini NH dan WY dan uang yang disetorkan kepala sekolah atau bendahara sekolah setiap sekolah Rp6 juta mendapatkan Dana Kurang Salur BOS di serahkan kepada NH di rumahnya dan sebagian diserahkan juga melalui DW lalu diserahkan kepada NH

Lalu, setelah uang yang disetorkan kepala sekolah dan bendahara sekolah kepada NH dan sebagian kepada DW terkumpul pada tahun 2016, kemudian NH memberikan kepada WY sebanyak dua kali yaitu sekitar bulan Januari 2017 bertempat di Kabupaten Mamuju dan demikian juga Dana Bos Kurang Salur 2017 setelah uang atau dana terkumpul pada bulan Januari 2018, kemudian diserahkan kepada WY di Kabupaten Mamuju sekitar bulan Januari 2018.

“Sehingga, total jumlah uang yang diterima WY dari NH sekitar Rp40 juta dan selebihnya diambil oleh NH,” sebut AKP Pandu.

Lebih jauh katanya, jumlah uang keseluruhan yang terkumpul dari seluruh sekolah penerima Dana Kurang Salur BOS TA 2016 – 2017 yakni sebesar Rp180 juta.

Di hadapan penyidik, WY mengaku menerima uang dari NH sebesar Rp20 juta, NH mendapatkan uang yang diberikan WY sebesar Rp16 juta. Sedangkan DW yang tidak melakukan penyetoran kepada pengurus NH mendapatkan sebesar Rp12 juta.

Disinggung soal pasal yang disangkakan kepada ketiga ASN itu, AKP Pandu menyatakan, pengawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, masuk dalam tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Huruf (e) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ditambahkan dengan pasal 2 , 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Kerugian Negara ditaksir mencapai Rp200 juta. Kedua tersangka masing-masing NH dan WY telah dinyatakan P21 oleh JPU dan dalam waktu dekat akan dilakukan tahap ke dua yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti. Sedangkan DW belum P21 karena masih ada berkas yang harus dilengkapi oleh penyidik,” beber AKP Pandu seraya menambahkan ancaman hukuman mereka paling sedikit 4 tahun dan paling banyak 20 tahun penjara.

(ipunk)