Mapos, Mamuju – Banyak ASN Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir atau hadir tanpa kepala dinasnya dalam apel virtual lingkup Pemprov Sulbar, Senin 6 Juli 2026.
Sekretaris Daerah Junda Maulana yang memimpin apel mewakili Gubernur Suhardi Duka (SDK) langsung menyinggung hal itu.
Menurutnya, apel virtual di Senin pertama setiap bulan sudah menjadi kesepakatan yang tidak perlu diingatkan lagi, dan ia berencana mengingatkan OPD lebih dini agar tidak ada yang terlambat.
Junda juga memerintahkan para asisten dan staf ahli untuk melakukan sidak mendadak ke OPD bisa pagi atau siang, tanpa jadwal tetap untuk mengecek kedisiplinan jam kerja.
“Kalau pimpinan terus-menerus bicara soal absensi, kedisiplinan, dan seragam, tidak pernah sampai ke substansi tugas. Habis energi. Itu tidak boleh,” tegasnya.
Di bagian lain arahannya, Junda memaparkan sejumlah target pembangunan Sulbar 2030 yang masih jauh dari kondisi saat ini. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 8 persen sementara posisi sekarang baru 5,3 persen.
Kemiskinan ditargetkan turun ke 5–6 persen, dari posisi saat ini 10,1 persen artinya perlu penurunan sekitar 1 persen per tahun.
Prevalensi stunting ditargetkan turun ke 20 persen dari posisi saat ini 35 peren, dan sekitar 30 ribu anak yang saat ini tidak bersekolah harus mendapat akses pendidikan.
“Siapa yang memikirkan? Siapa yang melaksanakan? Kita semua,” ujarnya, menegaskan bahwa seluruh ASN adalah mesin birokrasi yang menjalankan kebijakan kepala daerah.
“Kalau mesinnya kurang bagus, maka tugasnya tidak berjalan bagus. Kalau tugasnya tidak berjalan bagus, maka tujuannya tidak tercapai.”
Ia juga mengingatkan bahwa sudah melewati pertengahan tahun anggaran. “Tolong teman-teman OPD, manfaatkan dana yang sedikit itu untuk bisa dilaksanakan programnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Uang yang sedikit itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat kita,” pungkasnya.
(*)
