Mapos, Majene — Oleh Badan Angaran (Banggar) DPRD Majene Menilai ada kekeliruan dalam menetapkan target pendapatan pada OPD tertentu sehingga berdampak pada belanja daerah.
Melihat itu, Banggar mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) setempat ke DPRD untuk membahas potensi pendapatan yang dinilai menurun terutama di Dinas Perhubungan Kabupaten Majene.
Adi Ahsan yang memimpin rapat menilai, Dishub Majene tidak optimal dalam menarik retribusi parkir.
Betapa tidak, kata Wakil Ketua DPRD Majene ini, pada tahun-tahun sebelumnya saja terget dan realisasi retribusi parkir mencapai Rp9 ratus juta dan bahkan realisasi mencapai Rp1 miliar.
“Dishub tidak serius menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene. Sebelumnya capaian retribusi parkir lebih besar dari target tahun ini. Sudah beberapa kali kita rapat datanya selalu begitu, tolong kasih data yang bisa dicerna otak orang waras Pak,” kata Adi Ahsan saat rapat Banggar dengan TAPD, Kamis (10/11/2022) malam.
Kepala Dinas Perhubungan Majene, Mukhlis sebelumnya telah memaparkan target pendapatan retribusi parkir di tahun 2023.
Terget pendapatan atas retribusi parkir yang ia paparkan hanya Rp8 ratus juta lebih.
“Bagaimana mungkin ini pak, di tahun 2018 saja, saat Pak Mitthar Kadishub, dia bilang Rp900 juta, itu empat tahun lalu kok sekarang targetnya menurun, padahal logikanya orang, parkir tidak pernah berkurang sebab kendaraan justru semakin bertambah,” ujar Adi Ahsan.
Legislator asal Partai Golkar ini lebih jauh menilai, Dishub Majene tidak punya data riil atas target dan capaian pendapatan retribusi parkir.
“Lakukan perbaikan. Coba, saya mau lihat rata-rata parkirnya selama Januari sampai Februari untuk 2022, silahkan dibuat, nanti kita baku hitung,” ujar Adi Ahsan sembari minta supaya target pendapatan retribusi parkir dinaikkan jadi Rp1 miliar.
Behkan Ia mengancam tidak akan melanjutkan pembahasan RAPBD Majene TA 2023 jika target retribusi parkir pada Dinas Perhubungan di bawahi angka Rp 1 miliar.
“Sekretaris TAPD, tolong kasih tahu bupati, kalau target Dinas Perhubungan ini di bawah Rp1 miliar, tidak ada pembahasan,” kunci Adi Ahsan.
(*)
