Mapos, Majene — Fenomena langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi belakangan di Kabuoaten Majene membuat pemerintah setempat melakukan langkah strategis.
Melalui rapat koordinasi lintas sektor di di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene, Rabu 9 September 2026, Wakil Bupati Majene Andi Ritamariani Basharoe menyebut, penting mengambil langkah strategis dalam mengatasi kelangkaan BBM dengan melibatkan lintas sektor dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran instansi teknis terkait.
Dihadapan peserta rapat yang antara lain turut hadir jajaran Dandim 1401 Majene, Kapolres Majene, Kajari Majene, Asisten Ekbang Setda Majene, Staf Ahli Bupati Bidang Ekbang Majene, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Direktur Perusda Aneka Usaha, Kabag SDA Setda Majene, serta para pemilik dan pengelola SPBU di wilayah Kabupaten Majene, Andi Ritamariani Basharoe menerangkan, rapat yang tengah dilakukan merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak DPRD setempat sehari sebelumnya.
Ia merinci sejumlah poin yang menjadi kesepakatan yang nantinya akan dilaksanakan di lapangan antara lain:
– Pemetaan Kuota dan Rekomendasi: Melakukan pendataan dan pemetaan secara transparan terkait jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas terkait dengan alokasi kuota di tiap SPBU.
– Pembentukan Tim Monitoring Terpadu: Membentuk tim pengawasan khusus untuk memantau distribusi BBM secara berkala guna mencegah penyelewengan di tingkat penyalur.
– Penataan Jadwal Pelayanan: Mengatur ulang jadwal operasional pelayanan khusus bagi pemegang surat rekomendasi dan masyarakat umum di setiap SPBU guna meminimalisir potensi antrean mengular.
– Pengamanan dan Penguraian Arus Lalu Lintas: Menjalin sinergi terpadu antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Polres Majene untuk mengamankan jalur lalu lintas di sekitar SPBU yang terdampak kemacetan.
– Audiensi Resmi dengan Pertamina Patra Niaga: Melayangkan surat permohonan audiensi guna memperjelas regulasi serta mekanisme operasional rekomendasi layanan pengecer, sehingga tercipta kepastian hukum dan tata kelola yang tertib.
– Investigasi Pertashop: Menggali akar permasalahan terkait penutupan sejumlah gerai Pertashop di wilayah Kabupaten Majene.
– Optimalisasi Komunikasi Publik: Pemerintah Kabupaten Majene siap memfasilitasi forum komunikasi terbuka antara pemerintah, pengelola SPBU, media massa, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang transparan dan akurat terkait kebijakan BBM.
Diharapkan dengan langkah strategis yang dibangun nantinya dapat segera memulihkan ketersediaan pasokan BBM demi kelancaran produktifitas masyarakat khusnya petani dan nelayan maupun masyarakat pada umumnya.
(*)
