ASN dan PTT Keluar Daerah Majene akan Disanksi

  • 31 Mar 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 3386
Gambar ASN dan PTT Keluar Daerah Majene akan Disanksi

Mapos, Majene — Bupati Majene Fahmi Massiara akan mengambil langkah tegas jika ada ASN dan PTT berpergian keluar daerah saat diberlakukan Work From Home (WFH) atau bekerja di rumah.

Instusksi bupati ini dikeluarkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Majene nomor : 2/SE-HK/2020, tentang Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Bekerja dan Belajar di Rumah di Wilayah Kabupaten Majene.

Isinya ditujukan kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah, Para Camat dan Para Kepala Satuan Pendidikan TK / SD / SMP sederajat se Kabupaten Majene tersebut dalam rangka penegakan disiplin kerja dan pencegahan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Majene.

Berikut penegasan Bupati Majene :

• Agar PNS dan tenaga kontrak yang bekerja dari rumah, dilarang beraktivitas di luar rumah kecuali untuk keperluan penting dan mendesak, seperti keperluan belanja kebutuhan pangan dan berobat, terlebih dilarang bepergian keluar daerah. PNS yang berada diluar rumah tanpa alasan penting dikategorikan pelanggaran disiplin, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Hal ini juga sejalan dengan tugas ASN yg diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, bahwa ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami harapkan PNS menjadi contoh dan panutan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi anjuran tinggal di rumah dalam menekan penyebaran COVID-19,” kata Fahmi Massiara.

PNS yang yang melanggar dipertimbangkan untuk mendapatkan hukuman disiplin sedang, dimana akan ditentukan oleh majelis pada sidang kode etik.

Adapun hukuman disiplin sedang yang dimungkinkan untuk diberikan sebagaimana aturan dimaksud diantaranya :

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

“Langkah ini dipertimbangkan semata untuk kebaikan bersama seluruh masyakat Majene,” pungkas Fahmi Massiara.

(*)