Anggaran Pemberdayaan di Kelurahan Bakal Digeser Untuk Penanganan Covid-19 di Majene

  • 15 Apr 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 415
Gambar Anggaran Pemberdayaan di Kelurahan Bakal Digeser Untuk Penanganan Covid-19 di Majene

Mapos, Majene — Hampir sama dengan APBDesa, dana kelurahan juga mengalami pergeseran untuk dialokasikan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Majene.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2020, di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu (15/04/2020).

Dalam Rakor dengan melibatkan seluruh lurah di Kabupaten Majene itu, Pemerintah Kabupaten Majene kembali mengkaji kebutuhan anggaran penanganan covid-19 khususunya di tiga sektor, yaitu kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dengan metode rapat sesuai anjuran protokol kesehatan untuk tetap menjaga jarak sekitar 1,5 meter dan semua peserta diwajibkan menggunakan masker terungkap bahwa, untuk sektor kesehatan, telah berjalan efektif melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp14 miliar.

Sementara sosial dan ekonomi masih mengkaji pemotongan anggaran baik secara mandiri di OPD, refocusing APBdesa serta kontribusi dana kelurahan dan kecamatan.

Hal tersebut rencananya akan menutupi kebutuhan program sosial yang akan diterima masyarakat yang tidak tercover dari bantuan pemerintah pusat.

Kepala BKAD Majene Kasman menjelaskan sesuai instruksi pemerintah pusat, beberapa program kebutuhan sosial seperti PKH dipatok Rp600 ribu perbulan.

Dari 47 ribu penerima manfaat di Majene masih ada 29.000 Kepala keluarga yang belum tersentuh.

“Solusi pertama dengan menyertakan Dana Desa, namun setelah dihitung hanya mampu menutupi sekira 7.000 penerima,” ungkap Kasman.

Pasalnya, lanjut dia anggaran DD juga memiliki batasan, sesuai dengan nilai ADDnya masing-masing.

Sehingga dari 29.000 setelah kurangi 7.000 KK masih tersisa 22.000 lagi yang membutuhkan solusi.

“Masih ada 22.000 yang kita perlu carikan solusi, untuk anggaran pemberdayaan anggaran kelurahan dan kecamatan yang harus bersinergi,” jelasnya.

Pada kesempatan sama, Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan pemerintah desa untuk melalukan refocusing pada APBDes masing-masing.

Sementara untuk pemotongan anggaran dana kelurahan dan kecamatan diambil dari anggaran pemberdayaan.

“Banyak yang harus di tanggulangi, hitungan pertama itu sekira Rp20 miliar, kalau kita tidak lakukan
kita tidak bisa tutupi kebutuhan ini,” pungkasnya.

(*)