Komisi I DPRD Pasangkayu Kunker ke Bapperida Sulbar, Ini yang Dibahas

Mapos, Mamuju – Sinkronisasi usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027, kejelasan pembagian peran lintas kewenangan, serta harmonisasi produk hukum daerah menjadi fokus utama pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (20/11/2026).

Dalam forum diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bapperida Sulbar tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah isu pembangunan, mulai dari skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dukungan program prioritas daerah, percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit.

Pemkab Majene Pemkab Majene

Perwakilan Komisi I DPRD Kabupaten Pasangkayu, Ersad menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memastikan usulan strategis daerah yang telah disepakati di tingkat kabupaten dapat terakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran provinsi pada tahun mendatang.

“Kedatangan kami ke sini untuk memastikan usulan yang disepakati di Musrenbang terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat dan skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran mendatang, 2027,” ujar Ersad.

Komisi I DPRD Pasangkayu juga menyoroti perlunya kejelasan pembagian peran dan pendanaan pada program yang beririsan langsung antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Hal tersebut mencakup penataan batas wilayah, ketertiban umum, peningkatan kapasitas aparatur desa berbasis digital, serta pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) agar selaras dengan regulasi tingkat provinsi.

Merespons hal tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar, Rahyati Rauf, menjelaskan bahwa sebagian besar usulan Kabupaten Pasangkayu di sektor pendidikan dan kesehatan telah diakomodasi melalui perangkat daerah terkait. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menetapkan lokus pelaksanaan program prioritas Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M. yakni PASTI PADU (penanganan kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, dan pencegahan perkawinan anak) di wilayah Pasangkayu.

“Untuk program prioritas Bapak Gubernur, yaitu PASTI PADU, kita berupaya agar semua kabupaten disentuh. Melalui SK Lokus, di Kabupaten Pasangkayu untuk tahun 2027 ditetapkan sebanyak 10 desa, setelah pada tahun ini menyasar 12 desa,” jelas Rahyati Rauf.

Rahyati menambahkan bahwa jajaran Bapperida Sulbar dijadwalkan menggelar rapat koordinasi lanjutan di Kabupaten Pasangkayu pada pekan mendatang untuk mematangkan pelaksanaan program PASTI PADU sekaligus menyinkronkan skema pembiayaan jaminan kesehatan (PBPU/PBI).

Dari sektor infrastruktur dan kewilayahan, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Ifwil) Bapperida Sulbar, H. Arjanto, S.T., M.T., memaparkan bahwa penyusunan RTRW Provinsi Sulawesi Barat ditargetkan rampung pada Desember 2026. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemenuhan ketentuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebesar 87 persen dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Untuk tahun ini, anggaran yang masuk ke Kabupaten Pasangkayu khusus melalui skema pinjaman daerah ada dua kegiatan dengan nilai masing-masing Rp5,125 miliar, yakni rekonstruksi jalan ruas Tikke–Batas Sulteng serta peningkatan jalan koridor Trans Sulawesi–Tugu Ganesha Mopi,” ungkap Arjanto.

Sementara itu, perwakilan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Sulbar menyampaikan bahwa penguatan digitalisasi daerah terus dilakukan melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan Bank Indonesia. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga telah menetapkan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) sebagai instrumen penguatan tata kelola sektor kelapa sawit, termasuk mendorong optimalisasi manfaat DBH Sawit bagi daerah penghasil seperti Kabupaten Pasangkayu.

Sejalan dengan pembahasan tersebut, Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., menekankan pentingnya integrasi program dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Menurutnya, keterpaduan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Di 2027 kita tentu berharap bahwa kita lebih bisa menguatkan program-program ini yang bisa lebih terintegrasi mulai dari kabupaten, provinsi, sampai dengan pusat,” ujar Amujib.

Amujib juga menekankan pentingnya memperjelas pembagian peran setiap pihak, sasaran penerima manfaat, serta mekanisme pemantauan hasil pelaksanaan program, terutama agar perencanaan dan penganggaran lintas pemerintahan tidak tumpang tindih, memiliki sasaran yang jelas, serta disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan anggaran masing-masing.

Pertemuan yang dipandu langsung oleh Sekretaris Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Adnan, S.P. tersebut ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pembahasan teknis melalui koordinasi bersama perangkat daerah terkait di Kabupaten Pasangkayu.

Upaya menyelaraskan perencanaan dan memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan ini sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera serta pelaksanaan Panca Daya, khususnya dalam mendorong pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...