Majene  

Dianggap Tak Lagi Efektif, Usulan Perbup Pengawasan Bangunan oleh Bidang Tata Ruang PUPR Majene Diajukan

Mapos, Majene — Pengawasan bangunan gedung di Kabupaten Majene dinilai belum berjalan efektif. Banyak masyarakat masih membangun tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tanpa ada sanksi tegas yang membuat efek jera.

Karena itu, Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene mengusulkan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengawasan Bangunan Gedung.

Pemkab Majene Pemkab Majene

Usulan tersebut disampaikan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Majene, Andi Suardi, ST, Jumat (20/11/2026).

“Selama ini pengawasan sudah kita lakukan, tapi regulasi yang ada dianggap tidak lagi efektif. Masyarakat masih banyak yang membangun tanpa PBG, karena sanksinya tidak tegas dan tidak memberikan efek jera,” ujar Andi Suardi.

Menurutnya, selama ini penegakan aturan lebih banyak sebatas imbauan dan sosialisasi. Akibatnya, masih banyak bangunan yang berdiri tanpa memenuhi standar teknis, tidak layak fungsi, bahkan tidak sesuai dengan tata ruang.

Padahal, kata Andi Suardi, bangunan tanpa PBG berisiko besar terhadap keselamatan. Bangunan bisa mengalami gagal konstruksi, gagal struktur, hingga membahayakan penghuni dan lingkungan sekitar.

“Kalau hanya diimbau terus, tidak akan ada perubahan. Perlu ada payung hukum yang jelas di daerah, agar pengawasan bisa dilakukan secara tegas, terukur, dan berkeadilan,” jelasnya.

Melalui Perbup Pengawasan Bangunan, nantinya akan diatur secara jelas mulai dari mekanisme pengawasan, tahapan penindakan, jenis pelanggaran, hingga sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelanggar.

Sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pembangunan, hingga pembongkaran bangunan yang terbukti melanggar dan membahayakan.

Selain itu, Perbup juga diharapkan dapat memperjelas kewenangan dan koordinasi antara Bidang Tata Ruang PUPR Majene dengan kecamatan, kelurahan/desa, serta instansi terkait lainnya dalam pengawasan di lapangan.

Untuk mematangkan usulan tersebut, Andi Suardi berencana melakukan studi tiru ke daerah lain yang sudah lebih dulu menerapkan sanksi tegas kepada warga atau masyarakat yang tidak memiliki PBG.

“Kita ingin belajar ke daerah lain yang sudah berhasil. Bagaimana mereka menerapkan Perbup-nya, bagaimana tahapan penindakannya, dan bagaimana sanksi tegas itu bisa dijalankan tanpa menimbulkan konflik di masyarakat,” kata Andi Suardi.

Ia menambahkan, studi tiru tersebut penting agar Perbup yang disusun di Majene tidak hanya sekadar aturan di atas kertas, tetapi benar-benar bisa diterapkan dan diterima masyarakat.

“Harapan kami, dengan adanya Perbup Pengawasan Bangunan ini, masyarakat Majene semakin sadar bahwa membangun itu ada aturannya. Urus PBG dulu sebelum membangun. Ini demi keselamatan kita semua,” tutupnya.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...