Mapos, Mamuju – Pemerintah Kabupaten Mamuju mendorong peningkatan kualitas kesehatan lingkungan melalui percepatan pencapaian Open Defecation Free (ODF) atau kondisi bebas buang air besar sembarangan. Hingga saat ini, capaian desa berstatus ODF di Kabupaten Mamuju baru sekitar 40 persen.
Sementara, untuk memenuhi persyaratan kategori Kabupaten/Kota Sehat, minimal 80 persen Desa harus telah mencapai status tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, dr. Harit Ibrahim, mengatakan percepatan ODF menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dituntaskan pemerintah daerah.
“Untuk mencapai kategori Kabupaten/Kota Sehat, harus ada 80 persen Desa yang berstatus ODF. Sekarang kita baru sekitar 40 persen,” kata Harit usai peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kabupaten Mamuju, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, upaya mencapai target tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas sanitasi.
Pemerintah juga perlu memastikan kondisi di lapangan melalui pemantauan dan verifikasi seluruh Desa. Selain persoalan sanitasi, Dinas Kesehatan Mamuju juga terus mendorong peningkatan cakupan pelayanan kesehatan melalui sejumlah program prioritas Kementerian Kesehatan. Salah satunya Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Harit menyebut capaian program tersebut di Mamuju sudah cukup tinggi, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum terpenuhi. Peningkatan pelayanan posyandu juga menjadi perhatian melalui Gerakan Taki ke Posyandu. Gerakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan, terutama dalam pemantauan tumbuh kembang balita dan pencegahan stunting.
“Kami berharap setelah berjalan selama satu minggu ini, seluruh teman-teman sudah bergerak untuk meningkatkan cakupan pelayanan posyandu,” ujarnya.
Pada aspek penanganan penyakit menular, Harit menyampaikan bahwa capaian pengobatan Tuberkulosis (TBC) di Mamuju menjadi salah satu yang terbaik di tingkat provinsi. Atas capaian tersebut, Mamuju juga menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi. Capaian itu diharapkan dapat dipertahankan melalui penguatan pelayanan dan penanganan pasien TBC.
Di sisi lain, pemenuhan tenaga kesehatan juga terus dilakukan, termasuk untuk puskesmas di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten. Harit menyebut sekitar 400 tenaga kesehatan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah kembali menerima gaji setelah pengesahan APBD Perubahan.
Tenaga kesehatan tersebut tersebar di seluruh puskesmas, dengan jumlah relatif lebih banyak pada wilayah yang jauh dari pusat kabupaten, seperti Kalumpang, Bonehau, Karama, dan Balabalakang. Terkait penganggaran 2027, Harit mengatakan alokasi untuk tenaga PPPK telah tercantum dalam mata anggaran, tetapi masih dalam bentuk gelondongan.
“Kita belum mengetahui secara pasti apakah seluruh gaji tersebut sudah masuk di dalamnya. Namun, yang jelas, jumlah anggaran yang disiapkan kemarin hampir sama dengan penganggaran saat ini,” jelasnya.
Selain itu, pemenuhan sarana kesehatan juga menjadi perhatian, termasuk penguatan rumah sakit di Mamuju yang mendapat dukungan melalui berbagai program Kementerian Kesehatan. Berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Dinas Kesehatan bersama Pemkab Mamuju dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat.
(*)
