Mapos, Mamuju — Usulan pembentukan payung hukum tata kelola rumah kos di Kabupaten Majene mulai memasuki tahapan penting. Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) kini mengikuti proses harmonisasi rancangan produk hukum daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas sejumlah aduan masyarakat terkait tata kelola rumah kos yang dinilai membutuhkan pengaturan lebih jelas, baik menyangkut kewajiban pemilik maupun aktivitas penghuni.
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Majene, Syahrimayani, Senin (9/11/2026), mengatakan dirinya bersama Kepala Bagian Hukum Setda Majene menghadiri rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Majene di Mamuju.
“Kami hadir bersama Kepala Bagian Hukum Setda Majene berdasarkan surat yang dilayangkan kepada kami dengan nomor W.33-PP.01.02-201 tanggal 6 November 2026 untuk mengikuti rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah Kabupaten Majene,” ungkap Syahrimayani.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majene Nomor T.100.3.1.2/104/X/2026 tanggal 19 Oktober 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, serta surat Nomor T.100.3.1.2/107/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Majene.
“Makanya kami ditugaskan untuk menghadiri kegiatan tersebut,” ujarnya.
Menurut Syahrimayani, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan rumah kos.
Pasalnya, sejumlah keluhan masyarakat menyebutkan bahwa aktivitas di beberapa rumah kos dinilai telah menyimpang dari norma sosial, budaya dan kearifan lokal masyarakat Majene.
Bahkan, kata dia, keluhan serupa juga disampaikan pihak kepolisian. Berdasarkan informasi dan data yang diterima, rumah kos ditengarai kerap disalahgunakan sebagai tempat praktik prostitusi daring.
“Artinya, jika hal itu benar terjadi, tentu telah mencederai nilai-nilai yang kita junjung bersama, termasuk tagline Bupati dan Wakil Bupati Majene, yakni Majene Religius,” ungkapnya.
Ia berharap, setelah seluruh tahapan pembentukan produk hukum tersebut rampung dan disahkan, pemilik rumah kos memiliki pedoman serta dasar hukum yang jelas dalam menjalankan usahanya.
Dengan demikian, pengelolaan rumah kos di Majene diharapkan tidak hanya memberikan kepastian bagi pemilik dan penghuni, tetapi juga mampu menjaga ketertiban sosial serta menghormati norma dan kearifan lokal masyarakat.
(*)
