Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2027 sebagai bagian dari upaya memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional, Provinsi Sulawesi Barat, dan kebutuhan masyarakat.
Fasilitasi yang dilaksanakan secara daring pada Rabu (1/7/2026) menjadi tahapan strategis untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi, berkualitas, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Membuka kegiatan tersebut, Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M. menegaskan bahwa RKPD merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga APBD Tahun Anggaran 2027. Karena itu, setiap target pembangunan harus dirumuskan secara konsisten agar seluruh proses penganggaran berjalan sesuai arah pembangunan yang telah disepakati.
“RKPD inilah yang menjadi acuan sampai pada proses APBD nantinya. Kenapa demikian? Agar tidak ada penyimpangan dalam penyusunan APBD kita di tahun 2027,” tegasnya.
Dalam arahannya, Bapperida Sulbar menekankan bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Majene harus mendukung implementasi Asta Cita sebagai agenda pembangunan nasional dan Panca Daya sebagai arah pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Keselarasan tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sehingga setiap program pembangunan saling mendukung dalam mencapai target pembangunan daerah.
Lima fokus pembangunan dalam Panca Daya, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang baik, menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027. Seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam program dan kegiatan yang terukur serta berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kita berharap ada sinergi dan kesesuaian antara program pemerintah kabupaten dalam mendukung program provinsi dan program nasional ataupun sebaliknya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bapperida Sulbar memaparkan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 yang mengusung tema percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan investasi, pengembangan sumber daya alam yang terintegrasi, penguatan sektor pertanian, digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta peningkatan ketahanan terhadap risiko bencana. Pemerintah Provinsi juga menetapkan berbagai target pembangunan, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen dan penurunan tingkat kemiskinan hingga kisaran 8,82–8,13 persen yang memerlukan dukungan seluruh pemerintah kabupaten.
Menghadapi kondisi fiskal yang masih terbatas, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat inovasi kebijakan sebagai solusi pembangunan. Berbagai gagasan strategis yang disampaikan meliputi penguatan gerakan penanganan kemiskinan, stunting dan anak tidak sekolah, pengembangan ekonomi produktif, pemberdayaan UMKM, peningkatan layanan Posyandu, hingga percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut melakukan inovasi. Kalau kita tidak punya uang, paling tidak kita punya kekuatan membuat regulasi,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Majene memaparkan substansi Rancangan RKPD Tahun 2027 yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, serta berbagai regulasi nasional. Pemerintah Kabupaten Majene menjelaskan bahwa dokumen tersebut disusun berdasarkan indikator makro pembangunan yang mencakup tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, prevalensi stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar penyusunan program pembangunan tahun 2027.
Dalam paparannya, Pemerintah Kabupaten Majene menyampaikan optimisme terhadap pencapaian target pembangunan melalui berbagai program prioritas daerah. Salah satu sasaran yang menjadi perhatian adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 6,25 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,81 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi sekitar 12,3 persen, serta penurunan prevalensi stunting melalui sinergi lintas perangkat daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah Kabupaten Majene juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan visi pembangunan “Majene Maju, Mandiri, dan Berbudaya” melalui empat misi pembangunan yang berorientasi pada penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Sebagai bagian dari proses fasilitasi, Tim Bapperida Provinsi Sulawesi Barat memberikan sejumlah rekomendasi penyempurnaan terhadap dokumen RKPD Kabupaten Majene, mulai dari penguatan keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan program perangkat daerah, penyempurnaan indikator kinerja, analisis pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, hingga penyesuaian program strategis nasional dan program tematik agar seluruh target pembangunan dapat diukur secara lebih komprehensif.
Melalui fasilitasi ini, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat berharap terbangun komitmen yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan yang selaras, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Sinergi pelaksanaan Panca Daya bersama agenda pembangunan nasional diharapkan menjadi fondasi percepatan pembangunan Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat.
(*)
