Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat budaya kerja yang disiplin dan tata kelola perencanaan pembangunan berbasis data. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, MM, saat memimpin apel pagi di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Kamis (11/6/2026).
Dalam arahannya, Amujib menegaskan bahwa disiplin aparatur menjadi salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kinerja organisasi.
Ia meminta agar kehadiran pegawai pada apel pagi dilaporkan secara objektif, dengan tetap memberikan toleransi terhadap kondisi-kondisi tertentu, seperti kondisi hamil, mengantarkan anak ke sekolah ataupun yang merawat orang tua.
Namun demikian, bagi pegawai yang tidak mengikuti apel tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, akan diberikan konsekuensi terhadap penilaian kinerja.
“Disiplin adalah bagian dari profesionalisme ASN. Selain pengurangan TPP berdasarkan absensi, pegawai yang tidak disiplin mengikuti apel juga akan mendapatkan pengurangan 25 persen dari saya untuk indikator penilaian pimpinan, dan 5 persen juga dinilai kesantunan dalam penilaian perilaku kerja,” tegas Amujib.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bapperida juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas suksesnya proses fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 yang berlangsung Rabu kemarin (10/6/2026). Namun, ia mengingatkan bahwa tahapan tersebut hanyalah awal dari rangkaian proses perencanaan pembangunan.
“Fasilitasi RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 itu baru pintu masuk. Kita masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan evaluasi RKPD kabupaten berjalan baik dan seluruh program pembangunan memiliki kesesuaian serta saling mendukung,” ujarnya.
Untuk itu, Amujib mengarahkan agar seluruh program pembangunan dipetakan secara terpadu sehingga sinkronisasi antara program provinsi dan kabupaten dapat terlihat dengan jelas. Setiap usulan program harus didukung oleh data yang lengkap, memiliki lokasi yang jelas, serta disandingkan dengan dokumen perencanaan daerah kabupaten.
Menurutnya, kualitas data menjadi pertaruhan penting dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Sulawesi Barat melalui Panca Daya yang diusung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola, baik dalam pengelolaan data sektoral maupun proses verifikasi dan validasi proposal program kegiatan.
“Jangan sampai ada usulan program yang berjalan sendiri tanpa diketahui Bapperida atau tidak didukung oleh kesiapan data dan lokasi. Semua harus terintegrasi dan sesuai arah pembangunan daerah,” katanya.
Selain itu, ia meminta agar berbagai persiapan kegiatan strategis Bapperida Sulbar mendapat perhatian serius, mulai dari pelaksanaan evaluasi RKPD kabupaten, penyelenggaraan forum pembangunan daerah, penataan sarana ruang rapat, hingga penguatan identitas visual berbagai kegiatan yang mengangkat tema Panca Daya.
Pada agenda terdekat, Bapperida Sulbar juga akan mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Kerja Pimpinan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan para kepala perangkat daerah.
Melalui penguatan disiplin aparatur, tata kelola data yang terintegrasi, serta perencanaan pembangunan yang berbasis bukti, Bapperida Sulbar optimistis dapat mengawal implementasi Panca Daya secara lebih terarah dan berdampak bagi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
(*)
