Mapos, MAJENE — Bupati Majene, Achmad Syukri, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, H. Ardiansyah, S.STP., menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto beserta rombongan, Senin (27/04/2026).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM RI Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mendorong sinergitas dan kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat, komunitas, maupun pelaku usaha di Kabupaten Majene.
Agenda kunjungan kerja Wakil Menteri HAM RI di Kabupaten Majene diawali dengan kuliah umum di Kampus Universitas Sulawesi Barat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri HAM memberikan penguatan terkait pentingnya kesadaran hukum dan implementasi nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di lingkungan akademisi dan generasi muda.
Setelah agenda kuliah umum, rombongan melanjutkan kunjungan ke Kampung Nelayan di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur.
Kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kondisi masyarakat pesisir sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat nelayan, termasuk akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Kegiatan kemudian ditutup dengan jamuan makan siang di Rumah Jabatan Bupati Majene yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan jajaran Kementerian HAM RI.
Dalam sambutannya, Bupati Majene menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene berkomitmen untuk terus menjaga dan memenuhi hak asasi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Menurutnya, kehadiran Wakil Menteri HAM RI menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
“Pemerintah Kabupaten Majene berkomitmen tetap menjaga pemenuhan hak asasi seluruh masyarakat Kabupaten Majene. Kami berharap momentum ini menjadi ikhtiar bersama sekaligus memperkuat kesiapan Pemerintah Daerah menjadi mitra strategis Kementerian HAM, sebagaimana selaras dengan visi Majene Maju, Mandiri, dan Berbudaya,” ujar Bupati Majene.
Sementara itu, Wakil Menteri HAM RI menekankan pentingnya sinergitas lintas sektor dalam membangun kesadaran dan kepatuhan HAM di tengah masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa implementasi HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga memerlukan keterlibatan aktif dunia pendidikan, komunitas, pelaku usaha, hingga masyarakat secara luas.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai HAM benar-benar terimplementasi dalam setiap aspek pembangunan, termasuk hingga ke wilayah terluar dan kelompok masyarakat yang paling rentan di Kabupaten Majene.
Dengan adanya kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Majene optimistis dapat terus memperkuat pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
(*)
