Mapos, Mamuju – Arah pembangunan nasional tahun 2027 mulai dipertegas melalui Kick-Off Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2026, dengan penekanan pada usulan program yang tidak lagi bersifat umum, melainkan harus spesifik hingga pada lokasi dan bentuk intervensi. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat yang mengikuti kegiatan tersebut secara virtual, sejak Selasa (28/4/2026) hingga Rabu (29/4/2026).
Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M. menyampaikan bahwa pendekatan perencanaan pembangunan kini semakin diarahkan pada ketepatan sasaran dan keterukuran hasil.
“Pemerintah pusat menegaskan bahwa usulan daerah harus lebih tajam, tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga lokus prioritas yang jelas, jenis intervensi, serta dukungan pendanaan. Ini menjadi perubahan penting dalam proses perencanaan,” ujar Amujib.
Kick-Off Musrenbangnas 2026 dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyinergikan perencanaan antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, sekaligus membahas pelaksanaan Direktif Presiden sebagai acuan pembangunan hingga tahun 2029.
Dalam arahannya, pemerintah menetapkan tema RKP 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Tema ini dijabarkan dalam tiga fokus utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan investasi melalui kemudahan berusaha dan infrastruktur, serta penguatan industri nasional termasuk kemandirian pangan, energi, dan air.
Menurut Amujib, arah kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat bagi daerah untuk menyusun perencanaan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil.
“Pendekatan ini menuntut daerah lebih siap secara data dan analisis, agar usulan yang disampaikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan prioritas nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan antara pusat dan daerah. Keselarasan antara RPJMN, RPJMD, hingga RKPD menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Musrifa Hamzah menyampaikan penekanan pemerintah terhadap pentingnya peran daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran 6 hingga 7,5 persen, dengan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan lapangan kerja formal.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan pula dengan Misi pertama Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan target laju pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yaitu sebesar 6,20 persen.
“Selain itu, isu kemandirian fiskal daerah turut menjadi perhatian dalam Musrenbangnas. Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya berfokus pada belanja, tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat masih tingginya ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Penguatan PAD menjadi penting agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih mandiri dalam mendukung pembangunan,” kata Musrifa Hamzah usai mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.
Dari sisi kewilayahan, pembangunan tahun 2027 juga difokuskan pada beberapa prioritas, antara lain penguatan wilayah pedesaan dan daerah afirmasi, pengembangan perkotaan terpadu, peningkatan konektivitas wilayah kepulauan, penanganan daerah rawan bencana, serta percepatan pembangunan di Papua.
Musrenbangnas 2026 dilaksanakan selama dua hari melalui diskusi tematik yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil dari forum ini akan menjadi bahan utama dalam penyusunan RKP 2027, sekaligus dasar dalam penetapan program prioritas nasional.
Melalui partisipasi ini, Bapperida Sulawesi Barat diharapkan dapat mengoptimalkan peran perencanaan daerah, khususnya dalam mengusulkan lokasi prioritas dan intervensi pembangunan yang lebih spesifik, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
(*)
