Mapos, Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi aktif dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Peningkatan Potensi Penerimaan Daerah yang diselenggarakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat secara daring melalui Microsoft Teams, Rabu, 29 April 2026.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten se-Sulbar, yang mengangkat sejumlah isu strategis terkait formula dan asumsi pengalokasian dana transfer pusat ke daerah serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
FGD menghadirkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan diikuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat, termasuk BPKAD, Bapenda, Biro Ekonomi dan Pembangunan, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam forum tersebut, dibahas berbagai substansi penting, antara lain gambaran umum kebijakan dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana desa, termasuk formulasi pengalokasiannya. Selain itu, turut dibahas potensi penerimaan daerah dan strategi optimalisasi PAD sebagai bagian dari penguatan kapasitas fiskal daerah.
Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Barat, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat menunjukkan tren positif, terdapat tantangan pada sisi fiskal, khususnya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah sejak tahun 2023.
“Hal ini menjadi perhatian dalam proses perencanaan pembangunan, karena berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas,” ujar Amujib.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan pengangkatan ASN PPPK yang berdampak pada peningkatan beban belanja pegawai daerah, sementara di sisi lain alokasi dana transfer dari pusat mengalami penyesuaian.
Melalui partisipasi dalam FGD ini, Bapperida Sulbar mendorong penguatan perencanaan berbasis kebijakan fiskal yang adaptif serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, guna memastikan keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kemandirian fiskal daerah.
(*)
