Mapos, Mamuju – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, mengikuti Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) secara daring, Selasa (0302/2026).
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong transformasi digital pada penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Kegiatan tersebut diikuti oleh kementerian, lembaga, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam rakor tersebut dibahas sejumlah hal strategis, mulai dari penguatan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital antarinstansi, hingga evaluasi pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial yang telah berjalan di beberapa daerah.
Darmawati menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh langkah percepatan digitalisasi bantuan sosial sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci penting dalam memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat, cepat, dan meminimalisir potensi kesalahan data untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”
“Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting untuk menjawab tantangan akurasi data dan efektivitas layanan. Sulawesi Barat siap beradaptasi dan berkolaborasi agar program bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Darmawati.
Ia juga menambahkan bahwa hasil rapat koordinasi ini akan menjadi dasar bagi Dinsos P3A dan PMD Sulbar untuk melakukan penyesuaian kebijakan serta penguatan kapasitas di tingkat daerah, khususnya dalam pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi.
Melalui partisipasi aktif dalam rakor ini, diharapkan Sulawesi Barat dapat menjadi bagian dari daerah yang sukses dalam implementasi perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial, sejalan dengan agenda nasional percepatan transformasi digital pemerintah.
(*)








