Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, Senin (22/12/2025). Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas instansi dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari upaya konsisten pemerintah daerah dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan fiskal nasional. Ia menegaskan bahwa Kanwil DJPb menjadi mitra strategis dalam pengelolaan fiskal daerah, khususnya dalam mendorong efektivitas belanja pemerintah agar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada APBD, tetapi juga pada optimalisasi belanja APBN yang masuk ke Sulawesi Barat. Oleh karena itu, kolaborasi perencanaan dan evaluasi pembangunan lintas sektor menjadi sangat penting,” ujar Darwis Damir.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Bapperida Sulbar juga menekankan pentingnya penguatan mekanisme evaluasi pembangunan melalui forum koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Forum ini diharapkan mampu memantau realisasi keuangan secara berkala serta memastikan bahwa seluruh dana yang masuk ke daerah benar-benar memberikan dampak ekonomi yang inklusif bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Tjahjo Purnomo menyambut baik inisiatif Bapperida dan menegaskan komitmen DJPb dalam mendukung sinkronisasi program nasional dan daerah. Menurutnya, peran fiskal melalui pengelolaan APBN dan Transfer ke Daerah (TKD) memiliki pengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi wilayah.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini tidak hanya bersifat moneter, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas belanja fiskal. Empat pilar utama pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, sangat bergantung pada efektivitas belanja pemerintah yang didukung data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Kanwil DJPb juga mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki data yang komprehensif terkait posisi dan realisasi keuangan pemerintah di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Barat. Data tersebut mencakup belanja APBN, dana desa, hingga program strategis nasional yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
“Pada prinsipnya, dana APBN sudah tersedia di daerah. Tantangannya adalah bagaimana mempercepat realisasi belanja agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Tjahjo Purnomo.
Lebih lanjut, DJPb menegaskan kesiapan untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah melalui penguatan forum koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BPS, Bank Indonesia, dan perangkat daerah terkait. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang saling mendukung antara pemerintah pusat dan daerah.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan dan perencanaan pembangunan di Sulawesi Barat, sekaligus menegaskan komitmen bersama antara Bapperida dan DJPb dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
(*)
