Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal ini dipertegas melalui partisipasi aktif Bapperida Sulbar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Rutin terkait Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Program 3 Juta Rumah oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (22/12/2025).
Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menugaskan tim perencana dari Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk menyerap arahan pusat guna diselaraskan dengan kebijakan daerah. Rakor ini menjadi krusial di tengah tantangan ekonomi akhir tahun yang dipicu oleh dinamika harga pangan dan cuaca ekstrem.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Musrifah Hamzah, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tren inflasi nasional cenderung meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Komoditas seperti cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras menjadi pendorong utama kenaikan harga secara nasional.
“Sulawesi Barat sendiri mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 3,85 persen. Angka ini menuntut langkah antisipatif yang lebih terarah agar stabilitas harga di tingkat lokal tetap terjaga, terutama dalam menghadapi potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem sebagaimana ditekankan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir,” jelas Musrifah.
Selain pengendalian harga, Bapperida Sulbar juga menaruh perhatian pada percepatan penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Secara nasional, per 21 Desember 2025, tercatat lebih dari 214 ribu unit rumah telah mendapatkan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan 11 ribu unit mendapatkan pembebasan BPHTB.
Pemerintah daerah kini didorong untuk segera melaporkan realisasi dukungan mereka sebagai basis penentuan kebijakan pembangunan pada tahun 2026 mendatang.
Menyikapi data dan arahan pusat tersebut, Plt. Kepala Bapperida Sulbar yang juga Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Darwis Damir, menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor adalah kunci utama. Menurutnya, Bapperida berperan memastikan bahwa program pemerintah tidak hanya berhenti pada angka statistik, tetapi menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Langkah teknis yang kita susun di Bapperida Provinsi Sulawesi Barat adalah penguatan dari aksi nyata Bapak Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka di lapangan. Kamis lalu (18/12/2025), Bapak Gubernur telah melakukan sidak pasar secara langsung untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan. Kami di Bapperida mengawal kebijakan tersebut melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat,” tegas Darwis Damir.
(*)
