Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan peran strategisnya dalam mengarahkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis isu prioritas melalui Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Provinsi Sulawesi Barat Semester II Tahun 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat ini mengusung tema “Bergerak Bersama Menuju Generasi Hebat” dan berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention, Rabu (17/12/2025).
Plt. Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Darwis Damir, hadir sebagai narasumber mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Dalam forum tersebut, Bapperida Sulbar memaparkan berbagai isu strategis pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program lintas sektor, khususnya penguatan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan.
Darwis Damir menjelaskan bahwa Sulawesi Barat masih menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, tingkat kemiskinan dan stunting yang masih tinggi, ketimpangan pembangunan wilayah, hingga keterbatasan kapasitas fiskal dan investasi.
“Prevalensi stunting Sulawesi Barat pada tahun 2024 mencapai 35,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menjadi perhatian serius Bapperida dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih fokus, terukur, dan berdampak,” ujar Darwis Damir.
Darwis menambahkan, tantangan kualitas sumber daya manusia juga tercermin pada sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, di mana masih terdapat kesenjangan kompetensi lulusan, khususnya SMK, dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Selain itu, risiko kebencanaan dan isu lingkungan hidup turut menjadi faktor penting yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Darwis, Bapperida Sulbar berperan penting dalam mengonsolidasikan berbagai intervensi pembangunan lintas sektor sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yang menempatkan pembangunan SDM unggul dan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai prioritas utama. Intervensi tersebut meliputi percepatan penurunan stunting berbasis siklus hidup, peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing tenaga kerja melalui sertifikasi dan penguatan link and match dengan industri, penguatan UMKM, serta perluasan jaminan sosial.
Dari sisi tata kelola, Bapperida Sulbar terus mendorong penguatan implementasi manajemen risiko, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCSP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Seluruh langkah tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat 2025–2029 menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
Melalui FGD ini, Bapperida Sulbar berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan BPKP dalam penyusunan Laporan Eksekutif Daerah, sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan daerah secara efektif.
(*)
