Mapos, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar pertemuan koordinasi bersama sekretaris dan perencana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pertemuan ini digelar di Kantor Dinsos Sulbar dan bertujuan memaparkan rancangan program kerja serta alokasi anggaran tahun 2026. Selasa 18/11/2025
Agenda ini menjadi langkah awal menyongsong rencana penggabungan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2026, yakni Dinas Sosial, Dinas PMD, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Penyatuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat koordinasi dalam menangani isu sosial, pemberdayaan desa, serta perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Barat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”
Pertemuan berlangsung komunikatif, dengan masing-masing OPD memaparkan prioritas program dan kebutuhan anggaran. Sejumlah penyesuaian juga mulai disusun agar tidak terjadi tumpang tindih program setelah penggabungan nantinya.
Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa kolaborasi ini penting sebagai persiapan menuju struktur kelembagaan yang baru.
“Kita harus memastikan transisi berjalan mulus. Program-program yang sudah dirancang tetap harus efektif, meski nanti berada dalam satu OPD yang lebih besar,” ujar Abdul Wahab.
Sementara itu, perwakilan Dinas PMD menekankan pentingnya sinkronisasi program desa dengan agenda sosial provinsi.
“Penggabungan ini memberi peluang memperkuat pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan sosial yang lebih terintegrasi,” ungkapnya.
Perencana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan juga menyampaikan harapannya agar pelayanan kepada kelompok rentan makin optimal.
“Dengan bergabungnya tiga OPD, kami berharap isu perempuan dan anak mendapat ruang yang lebih strategis dalam perencanaan dan penganggaran,” katanya.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis pertama menuju perubahan struktur organisasi pemerintah daerah tahun 2026. Rangkaian diskusi lanjutan dijadwalkan akan digelar dalam beberapa minggu ke depan untuk mematangkan proses integrasi program dan anggaran.
(*)
