Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri pada Selasa, 4 November 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan dihadiri oleh kepala daerah serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.
Perencana Ahli Muda sekaligus Pelaksana Harian Kepala Bidang Perekonomian Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyinergikan langkah pengendalian inflasi lintas sektor, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang berpotensi meningkatkan tekanan harga di pasar.
Rakor ini penting untuk memastikan koordinasi pusat dan daerah berjalan searah dalam menjaga stabilitas harga pangan, energi, serta mengantisipasi lonjakan inflasi menjelang akhir tahun,” ujar Saleh.
Keikutsertaan Bapperida Sulbar ini juga merupakan tindak lanjut arahan Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, untuk memperkuat komitmen dalam mendukung misi pertama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga inflasi yang terkendali kisaran ideal 2,5 persen ± 1 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Barat pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,64% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,06. Angka ini masih berada dalam rentang target nasional (2,5% ± 1%), namun tetap memerlukan kewaspadaan.
“Menariknya, inflasi tertinggi justru terjadi di Mamuju sebesar 3,16% dengan IHK 109,19, sedangkan Kabupaten Majene mencatat inflasi terendah 2,31% dengan IHK 108,98. Ini menunjukkan adanya dinamika harga antarwilayah yang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terkait distribusi dan pasokan pangan,” jelasnya.
Dalam rapat, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penguatan tata niaga dan distribusi pangan untuk mencegah disparitas harga. Ditemukan praktik manipulasi pasar yang menyebabkan kenaikan harga beras di beberapa wilayah. Kementerian Pertanian juga menurunkan tim ke daerah-daerah dengan harga tinggi, termasuk wilayah timur Indonesia.
“Kami mendukung penuh langkah Kementerian Pertanian dan siap berkoordinasi untuk menjaga pasokan dan mencegah praktik tidak sehat di pasar. Sulbar akan terus memperkuat peran TPID dan memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran,” tambah Saleh.
Kementerian Perdagangan mendorong kerja sama antarwilayah dan penguatan Warung Stabilisasi Harga Pangan (WSPI), sementara Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya dalam pendampingan hukum agar program stabilisasi harga berjalan transparan dan akuntabel.
Satgas Pangan Polri melaporkan tren penurunan harga beras secara nasional, namun wilayah 3TP masih menghadapi tantangan distribusi. TNI juga menyampaikan dukungan melalui program ketahanan pangan dan dapur umum bergizi gratis.
“Sinergi pusat-daerah menjadi kunci. Bapperida Sulbar akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mendorong perangkat daerah terkait untuk melakukan intervensi cepat terhadap komoditas strategis seperti beras, telur ayam ras, dan cabai merah,” tutupnya.
Rapat ditutup dengan penegasan komitmen seluruh pemerintah daerah untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang stabil dan terjangkau menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.
(*)
