Mapos, Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat kini mengarahkan pembangunan infrastruktur untuk menjawab dua masalah utama, yakni kemiskinan ekstrem dan stunting. Sebanyak 72 desa dan kelurahan telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas intervensi, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 602 Tahun 2025.
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur Tahun 2025 yang digelar Bapperida Sulbar pada Rabu, 29 Oktober 2025, secara langsung di Kantor Bapperida dan daring melalui Zoom. Rapat dipimpin oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Arjanto, yang hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana dan diikuti oleh berbagai instansi dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dalam rapat tersebut, Arjanto menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berdampak langsung pada masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami kemiskinan dan stunting, sebagaimana arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Sulbar, seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, angka kemiskinan yang masih tinggi, dan kondisi jalan provinsi yang belum optimal.
“Bapak Gubernur Suhardi Duka, melalui Misi Panca Daya, telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi alat untuk memperkuat daya saing wilayah, meningkatkan layanan dasar, dan mempercepat pengentasan kemiskinan secara terpadu. Intervensi sanitasi di desa-desa stunting dan miskin ekstrem menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera kita tindaklanjuti bersama.” katanya.
Rapat ini menjadi langkah awal penyusunan rencana aksi infrastruktur Sulbar untuk tahun 2025–2029. Dengan kerja sama lintas sektor dan kesiapan teknis yang matang, Sulbar berkomitmen membangun infrastruktur yang tidak hanya memperkuat fisik wilayah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
(*)
