Mapos, Mamuju – Melalui Forum Nasional Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Bapperida Provinsi Sulawesi Barat memperkuat komitmen daerah untuk menginternalisasi indikator strategis PJPK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Hal ini penting, mengingat tata kelola kependudukan yang sistemik dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, sebagaimana Visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Forum yang diselenggarakan secara daring oleh Kemendukbangga/BKKBN pada Rabu, 15 Oktober 2025 ini diikuti oleh BAPPEDA/BAPPELITBANGDA tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perangkat daerah pengendalian penduduk dan KB, serta perwakilan BKKBN dari seluruh Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, yang menekankan pentingnya pembangunan kependudukan berbasis kualitas manusia dan data yang terintegrasi.
Perencana Ahli Muda, Nur Sehan yang hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana di Kantor BKKN Perwakilan Sulbar, menjelaskan, Dalam forum tersebut, empat narasumber utama menyampaikan pendekatan lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Di antaranya, mekanisme Dana Insentif Fiskal (DIF) sebagai insentif berbasis kinerja daerah, serta strategi internalisasi 30 indikator PJPK ke dalam RPJMD, Renstra, dan Renja.
PJPK diposisikan sebagai instrumen utama untuk memastikan kebijakan kependudukan menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Nur Sehan, Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, menyampaikan bahwa pengelolaan kependudukan yang adaptif dan inklusif sangat penting untuk menjawab tantangan demografi di daerah.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan PJPK sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah, demi mendorong transformasi nyata menuju Indonesia Emas, khususnya Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” ujarnya.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kependudukan memerlukan kolaborasi erat antara pusat dan daerah, integrasi indikator dalam dokumen perencanaan, serta insentif berbasis kinerja untuk mempercepat pencapaian target strategis.
PJPK bukan hanya dokumen teknis, tetapi peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 yang inklusif, tangguh, dan berbasis kualitas manusia, serta sejalan dengan Misi Sulawesi Barat tahun 2025 – 2029, terutama dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter.
(*)
