Mapos, Mamuju – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menyoroti pentingnya evaluasi mendalam terhadap korelasi antara kinerja aksi konvergensi dengan angka prevalensi stunting yang masih fluktuatif. Hal ini disampaikannya saat membuka secara resmi Kegiatan Penilaian Kinerja Kabupaten dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel d’Shanum Mamuju, Selasa (14/10).
Mewakili Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Junda Maulana menekankan bahwa forum evaluasi ini memiliki urgensi strategis, tidak hanya sebagai amanat dari Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga untuk mengkaji relevansi delapan aksi konvergensi terhadap penurunan stunting dan dampaknya pada kinerja ekonomi daerah.
“Secara pelaksanaan delapan aksi konvergensi, Pemerintah Sulawesi Barat sebenarnya sudah di atas rata-rata. Namun, kita dihadapkan pada data prevalensi yang sangat fluktuatif,” ujar Junda. Ia memaparkan data stunting Sulbar yang bergerak dari 40,03% pada tahun 2020, turun ke 33,8% pada 2021, lalu naik menjadi 35% dan terakhir berada di angka 35,4% pada tahun 2023.
Junda Maulana juga berbagi sebuah refleksi kritis dari masa pemerintahan sebelumnya, di mana sebuah kabupaten dengan skor kinerja aksi konvergensi tertinggi justru memiliki angka stunting tertinggi.
“Saat itu kita mau memberikan penghargaan, tapi faktanya stuntingnya tertinggi. Ini menunjukkan bahwa kinerja aksi belum tentu berkorelasi lurus dengan penurunan angka stunting. Inilah yang perlu kita evaluasi bersama, tanpa harus saling menyalahkan data,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu akar masalah yang perlu diidentifikasi adalah efektivitas intervensi di lapangan. Ia mencontohkan angka kunjungan ke Posyandu yang masih sekitar 68% saat itu, yang berpotensi menimbulkan bias karena masyarakat di daerah terpencil yang paling berisiko stunting justru tidak terjangkau.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PASTIPADU) yang diketuai langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga. Ini sesuai Visinya bersama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dalam mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera melalui percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Program ini didasari asumsi bahwa sebagian besar kasus stunting berasal dari keluarga miskin.
“Melalui PASTIPADU, kami memulai intervensi di 12 lokus proyek percontohan yang tersebar di seluruh kabupaten pada tahun ini. Rencananya, pada tahun 2026 akan diperluas menjadi 72 lokus yang didanai APBD, ditambah 17 lokus dari dana CSR perusahaan,” jelas Junda.
Ia menambahkan bahwa Gubernur Sulbar, Suhardi Duka telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memprioritaskan program di 72 lokus tersebut, meskipun ada pemangkasan anggaran sebesar Rp330 miliar. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ditugaskan khusus untuk mengawal agar program penanganan stunting dan kemiskinan tidak terdampak.
Problem utama yang masih menjadi pekerjaan rumah besar, menurut Junda, adalah program yang masih berjalan parsial dan belum terintegrasi.
“Kita harus akui, program penanganan stunting masih berjalan sendiri-sendiri di masing-masing OPD. Melalui PASTIPADU, kita harapkan ada kolaborasi nyata antara OPD provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa,” katanya.
Junda Maulana menyampaikan pesan dari Wakil Gubernur, Salim S. Mengga bahwa program penanganan stunting adalah investasi sumber daya manusia yang dampaknya bersifat jangka panjang (intangible).
“Membangun manusia tidak seperti membangun jalan yang hasilnya bisa langsung dilihat. Ini adalah program yang membutuhkan keyakinan dan visi jangka panjang untuk masa depan generasi kita,” pungkasnya sebelum secara resmi membuka acara.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TPPS Kabupaten, Wakil Bupati Mamuju, Wakil Bupati Mamasa, serta perwakilan dari Bapperida/Bappeda dan Dinas Kesehatan dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.
(*)
