Mapos, Mamuju – Dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi dan memastikan keselarasan perencanaan sumber daya air lintas wilayah, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi aktif dalam Rapat Pokja Pembahasan Review Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WS) Palu–Lariang yang diselenggarakan secara hybrid oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA). Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, hadir secara virtual mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, senin 29 september 2025.
Dalam forum tersebut, Arjanto menyampaikan bahwa revisi terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) WS Palu–Larian menjadi sangat penting mengingat dinamika perubahan Daerah Aliran Sungai (DAS), alih fungsi lahan, dan meningkatnya kebutuhan air lintas sektor. Jumlah DAS di wilayah ini meningkat signifikan dari 52 menjadi 179, menuntut pembaruan pola pengelolaan yang lebih adaptif dan terintegrasi.
Beberapa isu strategis yang mengemuka dalam rapat antara lain:
• Alih fungsi lahan menuju permukiman dan penurunan lahan pertanian yang berpotensi mempercepat degradasi lingkungan.
• Dominasi wilayah agak kritis yang membutuhkan rehabilitasi vegetatif dan sipil teknik secara masif.
• Kebutuhan air baku yang terus meningkat, sementara kapasitas terpasang belum mencukupi.
• Pentingnya overlay data sumber air baku dan rencana pembangunan antarinstansi untuk mencegah tumpang tindih program.
• Perlunya integrasi pengendalian daya rusak air dan penanganan kerusakan pantai dalam rencana jangka menengah.
• Sinkronisasi pola dan rencana SDA agar selaras dengan RPJMD dan Renstra OPD masing-masing daerah.
Arjanto juga menjelaskan bahwa revisi RPSDA WS Palu–Lariang didasarkan pada sejumlah pertimbangan krusial. Salah satunya adalah dampak bencana alam besar yang terjadi pada 28 September 2018, berupa gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, yang mengubah secara signifikan struktur ruang dan sistem pengelolaan air di DAS Palu. Selain itu, wilayah ini telah masuk dalam cakupan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), dengan 75 dari 315 DAS telah terpetakan secara nasional, memperkuat urgensi harmonisasi data spasial.
DAS Palu juga tercatat memiliki lahan kritis seluas 724.000 hektar (13,24% dari total wilayah), sementara 2,5 juta hektar tersebar di DAS prioritas nasional. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu sebagai bagian dari 35 DAS prioritas RPJMN 2020–2024 turut mendorong kebutuhan air baku yang diproyeksikan mencapai 3.205 liter/detik pada 2035, jauh di atas ketersediaan saat ini sebesar 1.285 liter/detik. Selain itu, frekuensi banjir yang tinggi, yakni sebanyak 67 kejadian di 13 kabupaten/kota antara 2014–2018, termasuk di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan perlunya penguatan sistem mitigasi risiko hidrometeorologi.
Revisi ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Nasional SDA, yang menetapkan enam DAS prioritas nasional, termasuk WS Palu–Lariang.
WS Palu–Lariang sendiri merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang mencakup Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan sebagian Sulawesi Selatan. Dengan luas 14.506,17 km² dan potensi air permukaan sebesar 4.361,6 juta m³/tahun serta air tanah sebesar 0,12 juta m³/tahun, kawasan ini menyimpan potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan, pengembangan kawasan ekonomi, dan mitigasi bencana.
Menurut Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Keterlibatan aktif Bapperida Sulbar dalam forum ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berbasis data.
Hal ini sejalan dengan misi keempat Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni membangun infrastruktur, konektivitas, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
(*)
