Wapemred mamujupos.com
Mapos, BERAWAL dari kesalahan seorang Ali Baal Masdar (ABM) saat membaca urutan sila dalam teks Pancasila pada Hari Pahlawan 10 November 2017 lalu. Kesalahan Gubernur Sulawesi Barat yang notabene adalah Kepala Pemerintahan dalam satu daerah ini sempat menjadi viral di medsos.
Entah kesalahan itu disengaja atau tidak. Namun statemen sang Gubernur ABM bak bola panas terus menggelinding di ruang-ruang publik. Klarifikasinya yang dimuat di media kompas.com tanggal 14 November 2017 didepan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), seharusnya melahirkan suasana sejuk dan elegan.
Bukan sebaliknya, melahirkan kesan obsesi seorang Gubernur ingin mengutak-atik urutan sila Pancasila. Pernyataan itulah yang justru memicu kontroversi baru di tengah gundah-gulana publik. Ruang publik menjadi pertarungan pro-kontra.
Kini, bola panas itu masuk ke gedung parlemen Sulbar. Sejumlah legislator Sulbar mulai menggulirkan hak interplasi, atas kesalahan ABM dalam membaca urutan sila Pancasila.
Sebegitu urgenkah hak interpelasi itu? Tapi hak-hak itu melekat di lembaga terhormat tersebut. Biasanya dalam penggunaan senjata pamungkas DPRD ini, tentu tak serampangan. Ada aturan main yang harus dipatuhi.
Namun, ditangan legislator pun tentu bermacam-macam selera. Interpelasi sebagai produk DPRD tak lepas dari selera setiap politisi.
Bola panas tersebut makin memanas. Aksi atas nama Aliansi Mahasiswa Indonesia mendorong gerbong tuntutan kedalam gedung Parlemen agar para legislatornya tak ‘bisu’.
Ada tiga point tuntutan para aktivis mahasiswa tersebut.
Tuntutan mahasiswa bak halilintar menggelegar diatas ubun-ubun parlemen. Suara mahasiwa itu menjadi point penting bagi parlemen Sulbar.
Bola panas, kini ditangan parlemen Sulbar. Menanti setetes solusi di tengah kepengatan pikir.
Akankah debat mendera terus-menerus di tengah angka-angka kemiskinan masih melejit tinggi ?
(*)
