Majene  

DPRD Majene Nilai, Bapenda Tak Mampu Buat Realisai LPJ 2021

Mapos, Majene –– Sebagai fungsi pengawasan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggota legislatif punya hak untuk meminta kepada legislatif supaya memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan anggaran dan baya yang dikeluarkan.

Untuk itu, DPRD Kabupaten Majene melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pemkab Majene Pemkab Majene

Kali ini, Komisi II DPRD Majene gelar RDP Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Selain Bapenda, Komisi II DPRD Majene juga melakukan RDP dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Majene, Senin (6/6/2022).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IIĀ  Hasriadi dan dihadiri Wakil Ketua Rahman, Sekretaris Husail, serta anggota lainnya Muh. Safaat maupun Arwin B juga menyoal sejauh mana realisasi pendapatan yang dihasilkan oleh kedua lembaga eksekutif itu.

Sementara, hadir dari pihak eksekutif yakni Pemerintah Kabupaten Majene ialah, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Mukhlis, pihak Inspektorat serta para pimpinan OPD dan Staf eksekutif lainnya.

Hasriadi mengatakan, saat ini pihaknya sedang menggali realisasi pendapatnya TA 2021, karena tidak lama lagi pertanggungjawaban keuangan 2022 akan masuk ke DPRD.

“Kami sudah menunggu laporan pertanggungjawaban realisasi 2021 dari Pemerintah Daerah. Apalagi ini sudah enam bulan berjalan. Pelaksanaan RDP akan rutin dilakukan untuk semua OPD, dan semuanya sudah terjadwal,” tegasnya.

Sayangnya, untuk pelaksanaan RDP dengan Bapenda harus ditunda lantaran data-data yang diperlukan oleh Komisi II DPRD Majene untuk kelanjutan rapat tidak bisa disajikan oleh Bapenda.

“Kami minta supaya Bapenda melengkapi data serta para kepala bidang yang membidangi beberapa bidang di Bapenda secara melengkapi datanya,” pungkas Hasriadi.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...