Majene  

Dituding Meminta-Minta, Aliansi Organda Majene Unjuk Rasa ke Kantor Daerah

Mapos, Majene — Dirasakan sistem pemerintahan di Kabupaten Majene tidak sedang baik-baik saja, puluhan pedemo yang menamakan diri Aliansi Organda Bersatu menggeruduk Kantor Bupati Majene, Senin (23/5/2022).

Sekitar pukul 13.00 WITA, Pedemo berhasil menahan mobil truk yang melintas di jalan Trans Sulawesi tepat di depan Kantor Bupati Majene dan menjadikan truk dari arah Kabupaten Mamuju itu sebagai panggung orasi.

Pemkab Majene Pemkab Majene

Menyikapi aksi pedemo, Kasat Intel Polres Majene, Iptu Hardiman Fatah segera menghubungi pihak Pemkab Majene yang saat itu ialah Sekretaris Daerah Majene, Ardiansyah.

Bersama Hardiman, Ardiansyah segera menemui Pedemo yang tengah berorasi di Jalan Trans Sulawesi.

Dari hasil negosiasi bersama Kordinator Aksi, Fauzan Azim, Sekda Majene bersedia menerima Pedemo di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene.

Sebelum masuk ke ruang pertemuan, Fauzan Azim dan beberapa massa aksi memisahkan diri menuju tiang bendera di Halaman Kantor Bupati Majene dengan tujuan menurunkan bedera merah putih.

Usai merah putih diturunkan tanpa ada rintangan, oleh massa aksi kembali mengikatkan sejumlah bendera oraganisasi secara bersamaan dengan bendara negara RI.

Pukul 13.20 WITA, dialog pun dilakukan antara massa aksi dengan pihak Pemkab Majene antara lain Sekretaris Daerah Majene, Ardiansyah, Kepala Satpol PP Kabupaten Majene, Zainal Arifin, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majene, Mithaar Tala Ali dan Kapolres Majene, AKBP Febryanto Siagian.

Menurut Kordinator Lapangan Pedemo, Fauzan Azim, Aliansi organda bergerak adalah gerakan yang terbentuk atas dasar kesadaran dan kekritisan kawan-kawannya dari berbagai organisasi daerah yang ada di Kabupaten Majene.

Aiansi Organda Majene kata dia, terdiri dari 25 organisasi daerah yang tergabung di dalam aliansi ini.

“Adapun organda yang tergabung Yakni, ikatan Mahasiswa Pasangkayu, Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah, Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Mamuju, Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Malunda, Ikatan Mahasiswa Kalukku Majene, Perhimpunan Mahasiswa Tappalang, Persatuan Mahasiswa Pitu Ulunna Salu Majene, Persatuan Mahasiswa Mamasa, Ikatan Keluarga Mahasiswa Massendrenpulu, Himpunan Mahasiswa Malunda, Himpunan Pemuda Mahasiswa Alu, Perhimpunan Mahasiswa Tutar, Ikatan Pemuda Mahasiswa Mehalaan, Ikatan Mahasiswa Tinambung, Persatuan Mahasiswa Toli-toli, Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Uluna Salu, Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Sesenapadang, Gerakan Mahasiswa Rantebulahan Timur, Persatuan Mahasiswa Limboro, Lingkar Mahasiswa Tapango, Himpunan Pergerakan Mahasiswa Campalagian, Ikatan Pemuda Kecamatan Mambi, Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Kec Aralle, dan Ikatan Mahasiswa Kalumpang-Bonehau Kabupaten Majene,” beber Fauzan.

Menurutnya, Aliansi organda bersatu terbentuk pada tanggal 23 Mei 2022 akibat dari adanya pernyataan tidak mengenakkan yang dilontarkan oleh dua orang pejabat Daerah Majene yakni ketua Dewan Pendidikan Majene dan Kasatpol PP Majene melalui salah satu media online pada Sabtu 23 April 2022.

“Setidaknya ada 10 pernyataan ketua dewan pendidikan yang dianggap mencederai nama baik organda yang ada di Kabupaten Majene dan sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh Kasatpol PP Majene yang merupakan pernyataan pemicu konflik. Dalam hal ini juga Kepala Dinas Pendidikan Majene dinilai tidak profesional karena tidak dapat menertibkan ketimpangan ini,” ungkap Fauzan.

Pernyataan yang dilontarkan oleh dua pejabat publik ini lanjut Fauzan, dinilai sangat berbahaya dalam penilaian masyarakat awam daerah Majene, karene menyinggung organisasi daerah di Kabupaten Majene yang katanya tidak melakukan kegiatan yang produktif serta tidak memiliki manfaat untuk masyarakat Majene pada khususnya.

“Serta menyinggung bahwasanya gerakan kemanusiaan yang biasa dilakukan oleh teman-teman orgnisasi daerah yang ada di Majene adalah kegiatan meminta-minta sumbangan di jalan secara tidak Jelas. Padahal kegiatan yang dilakukan teman-teman organda yang ada di majene adalah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Majene,” katanya.

Ia juga turut merinci bahwa sekitar 80an program kerja yang dilakukan Organda Majene cukup produktif dan sangat bermanfaat untuk masyarakat.

“Adapun kegiatan sosial kemanusiaan dilakukan adalah bentuk kepedulian sosial yang tergerak atas panggilan hati untuk membantu sesama manusia dan seluruh dana yang didapatkan langsung diberikan pada korban-korban yang membutuhkan,” akunya.

Atas dasar inilah lanjut dia sehingga kemudian Aliansi Organda Bersatu bergerak bersama untuk memperbaiki ketimpangan itu.

“Selanjutnya, gerakan yang dilakukan teman-teman berkembang hingga kepada persoalan-persoalan pendidikan yang ada di Kota Majene sebagai kota pendidikan SULBAR. Ada banyak sekali masalah-masalah pendidikan yang tidak segera diselesaikan yang terjadi di kota pendidikan ini yang kemudian akan disebutkan dalam tuntutan-tuntutan aksi,” sebut Fauzan.

Pemerintah Daerah Majene sebutnya dinilai tidak becus dalam menyikapi perkembangan Kota Pendidikan Majene.

“Hal ini berbanding terbalik dengan visi dan misi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Majene, Wakil Bupati Majene dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene yang menyebutkan dalam program unggulan yang dinamai 5 pattuyu dalam point 5 tentang pendidkan dan kesehatan, merupakan juga sebuah persoalan dalam status Kota Pendidikan karena dalam program unggulan itu, point yang membahas sekaitan dengan pendidikan berada pada poin terakhir dan disandingan dengan masalah kesehatan pula,” katanya.

Lebih jauh dikatakan, pemerintah daerah tidak pernah memperhatikan masalah pendidikan di Kabupaten Majene dan masih sangat kurang.

“Masih sangat sedikit sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Majene sehingga mengurangi laju perkembangan mutu pendidikan di Daerah Majene. Dan PEMDA Majene bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka dari itu kami (ALIANSI ORGANDA BERSATU) menuntut agar pemerintah Daerah Majene segera melakukan perbaikan dan pembangunan sehingga nawaitu membangun Kota Pendidikan tidak hanya merupakan janji politik belaka,” ungkapnya.

Atas dasar itulah kata dia, Aliansi Organda Bersatu menuntut; 1. Pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene dan Ketua Dewan Pendidikan Majene, 2. Percepatan proses pembangunan infrastruktur jalan kampus UNSULBAR, 3. Memperjelas status lahan pendidikan STAIN Majene. 4. Mempercepat proses penyelesaian masalah kampus dengan pembangunan gedung walet ilegal di Kabupaten Majene, 5. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang percepatan mutu pendidikan dan 6. Pencopotan Kepala Satuan Pol PP Majene.

Menjawab tuntutan massa aksi, Sekda Majene, Ardiansyah mengatakan, terkait pembangunan Kampus Unsulbar, berdasarkan undang-undang dimana kewenangannya ada pada pemerintah pusat.

“Tapi bukan berarti Pemkab Majene tidak ikut campur dalam mengakselerasi pembangunannya seperti penyediaan lahan. Kalau soal teknis, tentu lain kewenangan, seperti pembangunan kampus, karena beda kewenangan dan Tupoksi yang berbeda,” terang Ardiansyah.

Dikatakan, kalau pengadaan tanah STAIN hampir 100 persen didanai Pemkab termasuk Unsbar. “Jika masih belum sepenuhnya selesai maka oleh Pemkab Majene akan menyelesaikan step by step.
Masalah jalan ke Unsulbar sudah diselesaikan, cuma ada oknum yang bermain. Dan sekarang, kita sudah anggarkan 400 juta. Khusus pembangunan infrastruktur pembangunan jalan tetap akan dilaksanakan, namun pihak provinsi juga harus berkontribusi,” jelasnya.

Ardiansyah juga menjawab soal kampus dan pembanguna sarang burung walet. “Tentu ada aturannya seperti persetujuan tetangga dan sebagainya. Ini juga akan saya cek,” janjinya.

Terkait soal Pendidikan, Ardiansyah menyerahkan kepada Kadisdik, Mithaar Tala Ali.

Mithaar menyebut, terkait infrastruktur jalan ke STAIN sudah diselesaikan namun belakangan banyak yang mengaku sebagai pemilik lahan sehingga mengalami kendala. “Bahkan ada warga yang secara ekstrim membawa parang menemui pemerintah,” katanya.

Menurut Mithaar, Kabupaten Majene sudah punya Perda sebagai Majene Pusat Pendidikan dan oleh Disdik Majene sudah berjanji kepada mahasiswa untuk segera dibuatkan turunan Perda tersebut, dimana salah satu konsiderannya disebutkan di setiap kelurahan dan desa akan dibangun posko pendidikan.

“Dari sana akan didata seberapa banyak anak yang putus sekolah,” ungkap Mithaar.

Saat ini katanya, pemerintah sudah menyiapkan bea siswa sebanyak Rp350 juta, hanya saja oleh mahasiswa sendiri yang minta supaya pembayarannya dilakukan melalui aplikasi.

“Untuk SD saja sekarang, pihak Diknas sudah melakukan validasi Dapodik karena diakui penginput Dapodik masih rancu,” terangnya.

Ia menyangkali bahwa Dinas Pendidikan tidak mampu mewujudkan Kabupaten Majene sebagai Kota Pendidikan. Katanya, sejumlah kegiatan telah dilakukan oleh Diknas diantaranya menggalakkan budaya literasi semisal menggunakan sejumlah lahan umum untuk dijadikan sarana literasi.

“Yang jelas kami tetap konsen dengan upaya peningkatan pendidikan di Kabupaten Majene. Dan Kabupaten Majene sangat siap untuk membangun pendidikan di Majene,’ tegas Mithaar.

Sementara, Kasatpol PP Kabupaten Majene, Zainal Arifin mengaku, sebelum bulan puasa, pihaknya mendapat perintah dari Forkopimda untuk menertibkan pelaku yang meminta sumbangan di Indomaret dan di sejumlah tempat lainnya.

“Mulai dari Malunda sampai ke Kota banyak mahasiswa yang meminta sumbangan, katanya. Saya jawab, jika ada yang begitu tentu harus ada izin. Tidak ada pernyataan lain yang dengan sengaja menyudutkan anak-anak ku mahasiswa. Dan saya juga sudah mengkonfrontir kepada media yang memuat pernyataan saya. Dan kalau ada pernyataan saya yang keliru, saya minta maaf,” tandasnya.

Menengahi masalah, Ardiansyah menyebut alangkah eloknya jika Tabayyun dalam setiap persoalan.

“Alhamdulillah, semua sudah terklarifikasi secara baik,’ tandasnya seraya menambahkan bahwa ada sejumlah program Pemkab dalam menunjang kegiatan pendidikan seperti upaya pembangunan Asrama Mahasiswa dari luar daerah bekerja sama dengan pemerintah asal mahasiswa.

Mendapat penjelasan dari Pemkab Majene, massa aksi kemudian meninggalkan Kantor Daerah Kabupaten Majene.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...