Mapos-Mamasa — Merasa tak diberi ruang dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggran Sementara (KUA-PPAS), untuk pembahasan APBD Kabupaten Mamasa Tahun 2020, Badan anggaran DPRD melakukan konsultasi dengan DPRD DKI jakarta dan Kemendagri.
Satu hari usai menggelar rapat Banggar yang memutuskan menolak dan mengembalikan draf KUA-PPAS yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggota Banggar langsung bertolak ke Jakarta dalam rangka Konsultasi terkait dinamika pembahasan KUA PPAS yang masih melalui jalan buntu di Mamasa.
Wakil Ketua II Juan Gayang Pongtiku saat dikonformisi terkait agenda mereka, Rabu (13/11/2019) menyatakan, pihaknya tengah berada dalam perjalanan menuju ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan DPRD DKI Jakarta yang saat ini masih sementara melakukan pembahasan KUA PPAS.
Selain dengan DPRD DKI, mereka juga rencananya akan bertemu dengan Kemendagri untuk agenda yang sama.
Juan menguraikan, dalam KUA PPAS yang diajukan TAPD, pihaknya menilai tidak pro rakyat, dimana dalam draf tersebut kebanyakan alokasi anggaran hanya diprioritaskan untuk belanja pegawai, sementara kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang menyentuh langsung ke masyarakat melalui dana hibah dan bansos dikurangi.
“Kami DPRD tidak akan mensahkan APBD jika KUA-PPAS tidak pro rakyat. Rugi dong rakyat pilih kami. salah satunya dalam draft tersebut belanja pegawai mencapai ratusan miliar kan tidak rasional, sementara dana hibah dan bansos turun dari angka 24 miliar pada tahun lalu menjadi sekitar 18 miliar, sementara bansos dan hibah ini sasarannya langsung ke masyarakat,” kata juan.
Selain itu, Juan menilai Pemerintah Kabupaten Mamasa tidak mempunyai itikad baik dan tidak menghargai lembaga DPRD dengan mengabaikan undangan Badan Anggaran untuk membahas bersama draf tersebut.
“Dan intinya sekarang bola ada di pihak eksekutif dan kami siap untuk bahas bersama kembali kalau sudah diperbaiki,” ungkap juan menutup percakapan.
(anis)
