Wabup Majene Buka Acara FGD Bina Statistik Sektoral Menuju Satu Data Indonesia

0
99

Mapos, Majene — Perjalanan mewujudkan satu Data Indonesia bukanlah jalan yang mudah, dimana BPS mempunyai tanggung jawab statistik dalam Satu Data Indonesia bersama semua OPD di Kabupaten Majene.

“Satu data indonesia sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden, BPS sebagai pembinaan data sudah mengawali pada sensus penduduk pada tahun 2020,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Majene, Syihabuddin pada acara Fokus Group Discussion (FGD) Pembinaan Statistik Sektoral Menuju Satu Data Indonesia di salah satu hotel di Majene, Selasa (7/9/2021).

Dihadapan Wakil Bupati Majene, Arismunandar, Syihabuddin menyampaikan bahwa BPS Majene satu-satunya kabupaten di Sulbar yang mendapat penghargaan dari BPS RI atas data Sensus Online yang sukses dilaksanakan di Kabupaten Majene.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

“Masalah yang kadang dihadapi dalam pemunculan data yang akurat di bidang kependudukan adalah NIK yang kadang berbeda dengan tanggal lahir sehingga data yang diinput akan error,” ucapnya.

Melalui FGD kata dia, akan dipaparkan bagaimana tahapan pertama data indonesia, dapat terwujud. “Bila kita sudah dapat menetapkan standarisasi dari data sektoral, tentu diawali dengan persamaan konsep yang digunakan oleh BPS dan para perangkat daerah,” katanya.

Acara ini sambung dia akan berlanjut dengan pembinaan statistik sektoral dan mampu menghasilkan data yang berkualitas dan berstandar, sehingga semua dapat memakainya.

“Salah satu contoh adalah data pada sektor pertanian, misalnya produksi bawang, yang menjadi acuan adalah bagaimana luas lahan, jarak tanam, sehingga pada saat panen kita bisa mengetahui jumlah produksi panen bawang tersebut,” ungkap Syihabuddin.

Dia berharap ilmu yang diperoleh hari ini dapat ditularkan kepada semua teman-teman yang ada dikantornya, sehingga terwujud Satu Data Indonesia yang akurat di Kabupaten Majene.

Pada tempat sama, Wakil Bupati Majene, Arismundar yang membuka FGD menyebut,
Undang-undang nomor 5 tahun tahun 2014 menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara atau ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

“Implementasinya melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sejalan, sebagai ASN kita dituntut untuk senantiasa mengabdi dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tegasnya

Kebutuhan mendesak, lanjut Arismunandar, saat ini semua pihak dapat membangun pemahaman yang sama, perasaan yang sama, dan cita-cita yang sama.

“Karena dengan itu, setiap usaha yang kita lakukan dapat memberikan resonansi yang harmonis kepada seluruh masyarakat dalam upaya untuk segera keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Kita harus mampu memahami apa yang terjadi saat ini dan dalam waktu yang sama kita harus mampu melihat jauh ke masa depan. Dengan kemampuan itu kita akan bisa mengantisipasi dengan presisi langkah apa yang dibutuhkan untuk masa depan Majene yang lebih baik,” bebernya.

Metode logis rasional yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan melakukan analisis data dan informasi statistik. “Tentunya untuk penanganan dan perencanaan yang tepat kita tidak dapat menggunakan data sembarangan. Kita perlu data yang akurat, lengkap, dan andal atau reliable. Karena dari ini kita akan merancang masa depan maka tidak ada jalan lain, upaya peningkatan kualitas data adalah hal prioritas dan urgent untuk dilakukan,” tegas Arismunandar.

Pemerintah pusat melalui undang-undang nomor 39 tahun 2019 menunjukkan keseriusannya dalam penanganan permasalahan Statistik Nasional.

Upaya tersebut dibuktikan dengan pelembagaan Program Satu Data Indonesia atau SDI. “Kita di tataran pemerintah daerah juga harus merespon upaya-upaya tersebut secara sistematis dan konsisten dengan melakukan pertemuan-pertemuan baik online maupun offline untuk membahas sistem Satu Data Indonesia yang saat ini sedang dibangun,” ucapnya.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Statistik Sektoral Menuju Satu Data Indonesia yang digagas oleh BPS Kabupaten Majene, tambahnya, adalah salah satu gerbong dari sekian banyak rangkaian gerbong menuju Satu Data Indonesia yang dicita-citakan.

“Kami sangat berharap agar kegiatan ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan keseriusan setiap OPD untuk sama-sama mewujudkan program satu data indonesia.
Khususnya sebagai penanggung jawab perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah,” tandas Arismunandar

Ia berharap agar FGD ini dapat dilakukan secara berkala dalam rangka sinkronisasi data berbagai lintas sektor, agar terjalin harmonisasi dalam membangun Majene, Sulbar dan Indonesia.

“Kondisi Majene yang mempunyai luas wilayah yang cukup luas, tentu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun dengan tekad yang kuat maka Satu Data Indonesia di Majene akan dapat tercapai,” tutupnya.

(fajar/red)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.