Wabup dan Wakil Ketua PKK Majene Rakor Via Vidcom dengan Mendagri dan Ketua PKK Pusat

  • 10 Agu 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 422
Gambar Wabup dan Wakil Ketua PKK Majene Rakor Via Vidcom dengan Mendagri dan Ketua PKK Pusat

Mapos, Majene — Dalam rangka koordinasi pencapaian target realisasi APBD TA 2020 dan Sosialisasi diseminasi Protokol Kesehatan Untuk Perubahan Perilaku Baru Pada Masa Pandemi Covid-19, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional berbasis Video Conference (Vidcon), Senin (10/08/2020) di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene.

Dalam Vidcon yang melibatkan seluruh Kepala Daerah (Gubernur/ Walikota/ Bupati) Bersama Ketua TP-PKK Kabupaten se-Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memaparkan, terkait telah ditetapkannya Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dengan fakta bahwa kepatuhan tentang Protocol Kesehatan di masyarakat belum maksimal dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Oleh karena itu, diperlukan langkah terpadu mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga level pemerintahan kelurahan dan desa untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Protocol Kesehatan,” kata Tito.

Kesempatan sama, Kepala BNPB Pusat, Doni Monardo menegaskan, hingga periode 9 Agustus 2020 telah terjadi persentase rata-rata kenaikan kasus covid-19 secara nasional sebesar 8,8 persen.

“Sehingga dibutuhkan kolaborasi pentaheliks antara pemerintah-swasta-masyarakat-akademisi dan media dalam penanganan Covid-19. Dan survey menghasilkan, bahwa media memegang peranan sebesar 63 persen dalam membangun stigma di masyarakat,” kata Doni Monardo.

Ia menekankan bahwa kepala daerah harus melakukan edukasi dengan pelibatan unsur pentaheliks, melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru dengan Protocol Kesehatan dengan berbagai media komunikasi dan terakhir membuat konten edukasi dan sosialisasi berbasis kearifan local.

Doni menekankan, salah satu unsur di masyarakat yang dapat menentukan keberhasilan adalah peran tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk didalamnya adalah peran TP-PKK di daerah.

“Hal ini disebabkan karena figure Ibu dalam setiap keluarga adalah figure sentral dalam memberikan edukasi kepada anak-anak,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Desa, A Halim Iskandar pada kesempatan sama mengatakan, dana desa turut berkontribusi dalam penanganan dan pengendalian covid-19.

“Diantaranya melalui pelaksanaan sosialisasi, penyediaan tempat cuci tangan di ruang publik, pembangunan pos gerbang desa, pendirian tempat isolasi, pengadaan masker hingga pembentukan relawan desa,” ungkapnya.

Selain itu, melalui dana desa juga telah disalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama tiga tahap.

“Kedepan dana Desa diharapkan dimanfaatkan untuk pembentukan kehidupan desa dengan standar desa aman Covid-19, melalui kampanye adaptasi kebiasaan baru di desa, penerapan Protocol Kesehatan secara ketat, membuat Perdes dan SK Desa terkait adaptasi kebiasaan baru, menyiapkan ruang isolasi desa, mempertahankan pos jaga desa dan pembagian masker gratis kepada masyarakat,” sebut Halim Iskandar.

Kebijakan terakhir adalah Lomba Inovasi desa untuk menjadi stimulus kepada desa agar menghasilkan inovasi dalam penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing.

“Kepada pemenang akan diberikan dana insentif dari Kemendes PDT,” akunya.

Sedangkan Ketua TP-PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, menyebut, PKK di setiap daerah diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Hal ini sejalan dengan tujuan Gerakan PKK yang diatur dalam Perpres No 99 Tahun 2017 dan Permendagri No 36 Tahun 2020.

“Kader PKK yang tersebar hingga tingkat desa dan kelurahan dianggap telah teruji dapat bergerak secara militan sehingga menjadi potensi penggerak dalam penanganan Covid-19. Karena itu arahan Presiden pada tanggal 3 Agustus 2020 menyatakan bahwa PKK harus terjun secara aktif dalam mengedukasi masyarakat,” tegasnya.

Rakornas diakhiri paparan dari Kementerian Keuangan dengan melaporkan progress report realisasi APBD TA. 2020 hingga 9 Agustus 2020.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua TP PKK Majene Ny Hj. Rahmatia Lukman menyampaikan, bahwa apa yang disarankan oleh semua pemateri termasuk Ketua TP PKK Pusat sudah dijalankan di Kabupaten Majene saat pertama kali muncul kasus Covid19.

“TP PKK Majene langsung turun ke lapangan dan mengedukasi warga untuk menerapkan PHBS sekaligus membagikan masker ke masyarakat. Jadi ini sudah sejalan dengan program yang telah kami laksanakan di daerah,” pungkasnya.

(*)