Usul Pensiun Dini Sekda Majene Bakal Terganjal PP

  • 7 Mar 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 5467
Gambar Usul Pensiun Dini Sekda Majene Bakal Terganjal PP

Mapos, Majene — Rencana usulan pensiun dini Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele atau AST ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal terganjal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017.

Menurut salah seorang Alumni Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum UMI, Irfan Syarif, Sabtu (7/03/2020), syarat pengajuan permohonan pensiun melalui BKN bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum memasuki usia pensiun harus terlebih dahulu meletakkan jabatan.

“Saya menyarankan kepada bapak AST agar sebelum mengajukan pensiun, yang bersangkutan lebih awal harus meletakkan jabatan yang sedang dia jabat. Berbeda dengan ASN yang memang sudah memasuki batas usia pensiun,” urainya.

Irfan juga menyarankan untuk lebih matang lagi mempertimbangkan mengundurkan diri sebagai ASN dengan Jabatan Sekertaris Daerah untuk alasan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah meskipun diwajibkan mundur oleh UU ASN No 5 Tahun 2015.

Dikatakan, AST harus membuat permohonan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini adalah bupati dan oleh bupati membuatkan SK pemberhentian dari jabatannya.

“Melalui SK Pemberhentian jabatan dari bupati itu yang dijadikan dasar untuk pengajuan pensiun dini,” katanya.

Untuk tidak terkendala dalam proses administrasi kelak, kata Irfan Syarif, AST harus melalui tahapan itu.

“Begitulah syarat pengajuan pensiun bagi ASN yang belum memasuki masa usia pensiun. Sebab, setahu saya usia pensiun AST nanti pada Desember 2022,” pungkas Irfan Syarif.

Sementara itu, AST dikonfirmasi terpisah menyebutkan, Ia tidak mengajukan permohonan pensiun dini ke BKN lantaran ingin maju sebagai Bupati Majene 2020.

“Saya masih menunggu respon masyarakat ataupun keluarga. Karena, siapa Pak Fahmi? Beliau juga adalah keluarga saya,” akunya.

AST mengatakan, jika tidak dalam jabatan, seharusnya dia pensiun pada Desember 2020. Tapi karena dia dalam jabatan, maka masa pensiun ditambah dua tahun.

“Saya pensiun dini bukan karena ingin berkontestasi dalam Pemilukada, tapi memang hak saya sebagai ASN yang boleh saja minta pensiun dini,” katanya.

Ia menegaskan, bahwa dirinya tidak melepaskan jabatan yang tengah dia emban.

“Maju atau tidak maju, saya tetap minta pensiun,” katanya.

Ia menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan BKN.

“Bisa mengusulkan pensiun dini. Saya tidak mundur dari jabatan. Kalau persetujuannya turun pada bulan April 2020, maka saya bukan lagi Sekda atau ASN,” katanya.

Lebih jauh dikatakan, usulan pensiun dini yang dia lakukan diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2015 yang diturunkan dalam PP Nomor 11 tahun 2017.

“Ada dalam undang-undang ASN menyebutkan, bahwa syarat pengajuan pensiun dini atas permintaan sendiri harus berusia serendah-rendahnya 45 tahun dengan masa kerja 20 tahun. Jadi saya sudah bisa masuk dalam kriteteria itu, karena usia saya sekarang 58 tahun dan masa kerja diatas 20 tahun,” ujarnya.

Disinggung soal, pernyataan yang berbanding terbalik dengan pendapat seorang alumni Fakultas Hukum Tata Negara, AST mengatakan, menurut dia aturannya sudah seperti itu.

“Kalau BKN sudah merestui permohonan pensiun dini saya, maka bupati selaku PPK sudah harus memberhentikan saya sebagai Sekda. Permohonan saya sudah masuk ke meja bupati. Dan beliau sudah membubuhkan tanda tangannya,” pungkas AST.

(ipunk)